[ad_1]
SuaraPemerintah.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelontorkan dana sebesar Rp 3,9 miliar untuk perjanjian kerja sama (PKS) industri perdagangan, rencana kebutuhan pangan, pemesanan dan pembelian dengan Pemprov Jawa Timur.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bila DKI Jakarta memiliki sekitar 17-18 persen aktivitas perekonomian di Indonesia untuk dikontribusikan ke seluruh provinsi.
“Di sisi lain, kami di Jakarta adalah kota jasa yang memiliki ketergantungan pada komoditi dari luar daerah, khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar amat tinggi. Jika dihitung, bisa lebih dari 98 persen dari pasokan kebutuhan pangan,” kata Anies dalam keterangan tertulis, Kamis (3/6/2021).
Lanjut Anies, BUMD akan mendapatkan tugas untuk mengelola supply, memastikan ukuran, jumlah, serta lokasinya. Yakni guna pendistribusi pasokan untuk kebutuhan warga Jakarta lebih optimal dan efisien.
“Artinya apa? Kebutuhan dipercayakan kepada mekanisme pasar, ketika BUMD beroperasi. Kita menginginkan hal ini agar makin hari pasar yang ada di Jakarta makin bisa terpenuhi dengan baik,” ucapnya.
[ad_2]
