Ekonomi

AS Dibayangi Kemungkinan Penghentian Sebagian Operasi Pemerintah Federal

102
×

AS Dibayangi Kemungkinan Penghentian Sebagian Operasi Pemerintah Federal

Sebarkan artikel ini


Dalam hitungan hari, pemerintah federal Amerika Serikat berpotensi terpaksa menghentikan sebagian operasinya, di mana kondisi tersebut akan mengganggu banyak layanan publik, menekan para pegawai negeri sipil (PNS) dan mengacaukan politik ketika faksi Republik di DPR – yang didorong oleh tuntutan kelompok sayap kanan garis keras – memaksa konfrontasi terhadap pengeluaran pemerintah.

Meskipun ada sebagian entitas pemerintah yang akan tetap beroperasi, misalnya pendistribusian cek Social Security (Jaminan Sosial), tetapi sebagian besar fungsi pemerintah akan ditutup. Badan-badan federal akan menghentikan seluruh kegiatan yang sifatnya non-esensial, dan jutaan PNS – kecuali personel militer – tidak akan digaji.

Apa yang dimaksud “government shutdown?”

Penghentian sebagian operasi pemerintah – atau dikenal luas sebagai “government shutdown” – terjadi ketika Kongres gagal meloloskan beberapa jenis undang-undang pendanaan atau anggaran yang ditandatangani oleh presiden. Anggota parlemen seharusnya meloloskan 12 rancangan undang-undang pengeluaran yang berbeda untuk mendanai berbagai lembaga di seluruh pemerintahan, tetapi prosesnya memakan waktu. Mereka sering kali menggunakan perpanjangan sementara, yang disebut resolusi berkelanjutan (continuous resolution CR), untuk memungkinkan pemerintah tetap beroperasi.

Ketika tidak ada undang-undang anggaran yang disahkan, maka badan-badan federal harus menghentikan semua pekerjaan yang tidak penting dan tidak akan memberikan gaji selama penutupan berlangsung.

Meskipun pekerja yang dianggap penting untuk keselamatan publik – seperti pengawas lalu lintas udara dan petugas penegak hukum – masih harus melapor untuk bekerja, pekerja federal lainnya akan dirumahkan. Berdasarkan undang-undang tahun 2019, pekerja yang dirumahkan itu tetap akan menerima gaji kembali setelah kebuntuan di Kongres berakhir.

Periode “government shutdown”

Pendanaan pemerintah akan berakhir pada 1 Oktober, yang merupakan awal tahun anggaran federal. Penutupan secara efektif akan dimulai pada pukul 12:01 dini hari pada hari Minggu (1/10) jika Kongres tidak dapat meloloskan rencana pendanaan yang kemudian ditandatangani oleh presiden menjadi undang-undang.

Tidak mungkin untuk memprediksi berapa lama “government shutdown” akan berlangsung. Senat yang dikuasai Partai Demokrat, dan DPR yang dikuasai Partai Republik, sedang menyusun rencana yang sangat berbeda untuk mencegah terjadinya “government shutdown.” Sementara itu, Ketua DPR Kevin McCarthy sedang berjuang untuk mendapatkan dukungan dari kelompok konservatif sayap kanan agar pemerintah dapat tetap beroperasi. Meskipun demikian banyak pihak bersiap-siap menghadapi penghentian yang bisa berlangsung berminggu-minggu.

Pihak yang terdampak

Jutaan pekerja federal tidak akan digaji ketika pemerintah menghentikan sebagian operasinya. Mereka yang terdampak termasuk sekitar dua juta personel militer dan lebih dari dua juta pekerja sipil di seluruh Amerika Serikat.

Hampir 60 persen pekerja federal berada di Departemen Pertahanan, Urusan Veteran, dan Keamanan Dalam Negeri.

Meskipun semua tentara aktif dan cadangan militer akan tetap bekerja, lebih dari separuh tenaga kerja sipil di Departemen Pertahanan yang berjumlah sekitar 440.000 orang, akan dirumahkan.

Seorang pekerja membersihkan trotoar di dekat Gedung Capitol di Washington, pada 28 September 2023. (Foto: Reuters/Jonathan Ernst)

Di seluruh badan federal, petugas Administrasi Keamanan Transportasi yang mengoperasikan keamanan di bandara hingga pekerja Layanan Pos yang mengantarkan surat – atau mereka yang berinteraksi langsung dengan pembayar pajak – yang berada di 50 negara bagian AS akan tetap bekerja.

Menteri Transportasi Amerika Pete Buttigieg mengatakan pelatihan baru untuk pengawas lalu lintas udara akan dihentikan dan 1.000 pengawas lainnya yang sedang mengikuti pelatihan akan dirumahkan. Walaupun “government shutdown” hanya berlangsung beberapa hari, departemen pimpinannya tidak akan mencapai target perekrutan dan kepegawaian untuk tahun depan, katanya.

“Bayangkan tekanan yang dialami oleh seorang pengawas setiap kali mereka mengambil posisi di tempat kerja, dan kemudian bayangkan tekanan tambahan karena melakukan pekerjaan itu dari rumah dengan keluarga yang tidak lagi dapat mengandalkan gaji,” kata Buttigieg.

Selain pekerja federal, penutupan dapat berdampak luas pada layanan pemerintah. Warga yang akan mengajukan permohonan layanan pemerintah – seperti uji klinis, izin kepemilikan senjata api, dan paspor – dapat mengalami penundaan.

Beberapa kantor federal juga harus tutup atau mengalami pemangkasan jam kerja selama penutupan.

Bisnis yang terkait erat dengan pemerintah federal – seperti kontraktor federal atau layanan wisata di sekitar taman nasional – dapat mengalami gangguan dan penurunan. Menurut Asosiasi Industri Perjalanan Amerika Serikat, sektor pariwisata dapat kehilangan $140 juta per hari selama “government shutdown.”

Sebagian anggota Kongres telah memperingatkan bahwa “government shutdown” dapat mengguncang pasar keuangan. Goldman Sachs memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan berkurang sebesar 0,2% setiap minggu selama “government shutdown” berlangsung, namun pertumbuhan akan kembali meningkat setelah pemerintah beroperasi kembali.

Sementara itu, beberapa pihak lainnya mengatakan gangguan pada layanan pemerintah akan berdampak luas karena mengguncang kepercayaan pada pemerintah untuk memenuhi tugas-tugas dasarnya. Kamar Dagang Amerika Serikat memperingatkan, “perekonomian yang berfungsi dengan baik membutuhkan pemerintahan yang berfungsi dengan baik.”

Nasib kasus-kasus hukum

Presiden dan anggota-anggota Kongres akan tetap bekerja dan menerima gaji. Namun setiap anggota staf mereka yang dianggap tidak penting akan dirumahkan.

Mahkamah Agung, yang memulai masa jabatan barunya pada Senin (25/9), tidak akan terpengaruh oleh penghentian operasi pemerintah dalam waktu singkat karena dapat memanfaatkan dana yang disediakan oleh biaya pengadilan, termasuk biaya untuk mengajukan tuntutan hukum dan dokumen lainnya, demikian kata juru bicara pengadilan, Patricia McCabe.

Sementara juru bicara lembaga peradilan Peter Kaplan memastikan bahwa seluruh lembaga peradilan federal lain tetap akan beroperasi secara normal setidaknya selama dua minggu pertama di bulan Oktober.

Bahkan jika “government shutdown” berlangsung dalam waktu lama, seluruh lembaga peradilan tidak akan ditutup, dan keputusan tentang kegiatan apa yang akan dilanjutkan akan dibuat oleh masing-masing pengadilan di seluruh negeri. Para hakim dan semua hakim federal akan terus digaji karena menurut Congressional Research Service, terdapat larangan konstitusional untuk mengurangi gaji hakim selama masa jabatan mereka.

Khususnya, pendanaan untuk tiga penasihat khusus yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Merrick Garland, tidak akan terpengaruh oleh penghentian sebagian operasi pemerintah karena mereka dibayar melalui alokasi permanen dan tidak terbatas, suatu fora yang telah dikecualikan dari penutupan di masa lalu. Hal ini berarti dua kasus federal terhadap mantan Presiden Donald Trump, dan kasus Hunter Biden, putra Presiden Joe Biden, tidak akan terganggu.

Trump telah menuntut faksi Republik untuk membatalkan tuntutan terhadapnya sebagai syarat untuk meloloskan anggaran pemerintah, dengan menyatakan hal ini sebagai “kesempatan terakhir” untuk bertindak.

Sejarah “government shutdown”

Sebelum tahun 1980-an, tidak adanya pendanaan pemerintah tidak mengakibatkan operasi pemerintah berhenti secara signifikan. Namun, Jaksa Agung Benjamin Civiletti, dalam serangkaian pendapat hukum pada tahun 1980 dan 1981, berpendapat bahwa badan-badan pemerintah tidak dapat beroperasi secara legal selama terjadi kesenjangan pendanaan.

Sejak saat itu, para pejabat federal tetap bekerja dengan asumsi mereka dapat membuat pengecualian untuk fungsi-fungsi yang “penting” bagi keselamatan publik dan tugas konstitusional.

Sejak tahun 1976, telah terjadi 22 kali kesenjangan pendanaan, di mana 10 di antaranya membuat pemerintah harus merumahkan PNS. Namun, sebagian besar penutupan yang signifikan justru terjadi setelah masa kepresidenan Bill Clinton, ketika Ketua DPR saat itu, Newt Gingrich, dan mayoritas anggota DPR yang konservatif menuntut pemotongan anggaran.

Penutupan pemerintah terlama terjadi antara tahun 2018 dan 2019 ketika Presiden Trump dan anggota Kongres dari Partai Demokrat mengalami kebuntuan terkait permintaannya untuk mendanai pembangunan tembok perbatasan. Perselisihan yang memicu “government shutdown” ini berlangsung selama 35 hari, pada musim libur akhir tahun. Tetapi saat itu hanya sebagian pemerintah yang tidak beroperasi karena Kongres akhirnya meloloskan sebagian RUU untuk mendanai sebagian operasi pemerintah.

Apa yang harus dilakukan agar pemerintah beroperasi kembali?

Merupakan tanggung jawab Kongres untuk mendanai pemerintah. DPR dan Senat harus sepakat untuk mendanai pemerintah dengan cara tertentu, dan presiden harus menandatangani undang-undang tersebut menjadi undang-undang.

Hingga laporan ini disampaikan kedua belah pihak masih bersitegang dan belum mencapai kesepakatan untuk mencegah penutupan.

Namun demikian jika penutupan berlangsung selama berminggu-minggu, tekanan untuk mengakhiri kebuntuan ini akan meningkat, terutama jika anggota militer yang masih aktif melewatkan tanggal gajian pada 13 Oktober atau 1 November. Jika masyarakat luas mulai melihat gangguan dalam perjalanan udara atau keamanan perbatasan karena para pekerja tidak dibayar, maka hal itu akan mendorong Kongres untuk bertindak.

Kongres sering kali mengandalkan apa yang disebut resolusi berkelanjutan untuk menyediakan dana sementara agar kantor-kantor pemerintah dapat beroperasi pada tingkat yang ada saat ini, sementara pembicaraan anggaran sedang berlangsung. Anggaran untuk prioritas nasional yang mendesak, seperti bantuan darurat untuk korban bencana alam, sering kali dilampirkan pada RUU jangka pendek itu.

Namun, anggota Partai Republik sayap kanan yang konservatif mengatakan RUU sementara apa pun tidak akan mereka setujui. Mereka mendesak agar pemerintah tetap tutup sampai Kongres menegosiasikan 12 RUU untuk mendanai pemerintah, yang secara historis merupakan pekerjaan yang melelahkan dan baru akan selesai paling cepat pada bulan Desember.

Trump, yang merupakan saingan utama Joe Biden pada pemilu tahun 2024, adalah tokoh yang mendesak kelompok garis keras Partai Republik itu.

Jika mereka berhasil, penutupan dapat berlangsung berminggu-minggu, bahkan mungkin lebih lama. [em/jm]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *