Headline

Beneran Ada WNI Pindah Kewarganegaraan Akibat Maraknya Polarisasi Politik

74
×

Beneran Ada WNI Pindah Kewarganegaraan Akibat Maraknya Polarisasi Politik

Sebarkan artikel ini

“Sejak kecil saya yang memang sipit dan beragama Kristen ini sudah merasakan hidup sebagai kaum minoritas yang tidak punya power di Indonesia. Jadi tertanam di pikiran saya, ketika kita tidak suka dengan suatu keadaan/tempat, bukan mayoritas yang harus berubah, tetapi minoritas lah yang harus menerima/pindah.”

Kevin, eks WNI yang kini jadi WN Jepang, mengenang alasannya meninggalkan tanah air.

Sejak 2016 ia tinggal di Negeri Sakura untuk sekolah lalu bekerja. Lima tahun kemudian, pada 2021, ia mulai mengurus proses pindah warga negara. Proses ini selesai di 2023—di bulan Desember tahun itu ia resmi jadi WN Jepang.

Kevin kini bekerja sebagai supervisor tim penerjemah di sebuah perusahaan mobil asal Jepang. Kepergiannya dari Indonesia ia akui imbas polarisasi politik di sekitar Pilgub Jakarta 2017.

Kencangnya represi pada kelompok minoritas membuat ia merasa tak lagi diterima menjadi WNI.

“[Mulai terpikir untuk pindah] sejak tahun 2016, ketika ada demo besar-besaran di Monas yang dilakukan oleh suatu ormas, lalu banyak sekali orang di sekeliling saya yang berubah mengafir-kafirkan saya, padahal saya tidak melakukan apa-apa. Di saat itu saya merasa tidak pantas menjadi warga negara Indonesia dan tidak pantas numpang tinggal di Indonesia,” tutur Kevin kepada VICE.

Kevin adalah minoritas ganda. Agamanya Kristen dan etnisnya Tionghoa. Karena itu, “mengubah dari dalam” tak pernah masuk pilihannya. Ia menilai cuma bisa menerima atau pergi sekalian.

Ketika terbang ke Jepang pada 2016, ia hanya membawa bekal 60 ribu yen pemberian orang tua. Nilainya setara Rp6,5 juta menurut kurs saat ini.

Selama lima tahun pertama, Kevin bekerja keras agar bertahan di negara asing. “Sampai detik ini saya tidak pernah minta uang lagi kepada orang tua. Semua biaya sendiri, termasuk biaya hidup, sekolah, dan lainnya,” kata Kevin.

Kisah tiga generasi keluarga terpaksa pindah keluar negeri karena geger politik

Kris, bukan nama sebenarnya, juga menanggalkan status WNI-nya karena kehilangan perasaan aman. Sejak 2020 ia adalah WN Swedia.

Di Indonesia, ia minoritas rangkap tiga. “Bukan Islam, setengah Tionghoa, dan bukan straight [orientasi seksual].”

Tak cuma sampai situ, tiga generasi berturut-turut dalam keluarganya, semua pernah mengecap rasanya tidak dilindungi negara Indonesia sehingga harus mengamankan diri ke luar negeri.

“Dari keluarga sendiri sudah selalu ada ide dan gagasan untuk pergi. Beberapa anggota keluarga dari pihak Oma waktu tahun 1966 itu juga beberapa pergi dari Indonesia dan menetap di China, Hong Kong, atau di Makau.” Di periode itu, sentimen terhadap etnis Tionghoa meningkat seiring Tragedi ‘65.

“Oma sendiri memutuskan untuk tetap tinggal di Indonesia. Lalu di tahun 1998, beberapa anggota keluarga dari Bapak diberi peluang mendapatkan green card gratis dari Amerika Serikat waktu kerusuhan [dan mereka pun pindah]. Keluarga kami sebenarnya sudah sempat diajak, tapi Bapak-Ibu tidak mau.”

“Mereka tipikal nilai Jawa sih, yang tidak mau meninggalkan rumah. Pejah gesang, hidup mati, ya di tanah itu,” tuturnya.

Keputusan mencari tempat aman di tanah asing mulai singgah di pikiran Kris ketika pada 2010, terjadi penggerebekan Q! Film Festival di Jakarta oleh Front Pembela Islam. Festival film ini mengangkat isu queer, gender, dan HAM. Teman Kris yang menjadi panitia sempat ditangkap polisi. Walau kemudian dilepas, teman Kris diawasi. “sudah semacam tahanan politik saja,” ujar Kris.

Persekusi LGBT kembali terjadi pada 2015. Dan di tahun yang sama, Kris dan sekeluarga mengalami langsung rasanya persekusi berlandaskan agama.

“Ada satu kejadian di 22 Juli 2015. Saat itu kami ada acara di Galeri Tembi, Bantul. Kebetulan waktu itu Gereja Gamping baru saja mendapatkan 14 lukisan Kisah Sengsara Yesus yang digambar dengan gaya gambar wayang. Lalu lukisan-lukisan itu dipamerkan di Galeri Tembi karena memang dianggap sebagai karya seni kan. Dalam acara pembukaan pameran itu sendiri, ada penampilan resital tari yang diinspirasi oleh Kisah Maria.”

“Entah bagaimana, saat pembukaan pameran itu, ada ormas yang datang dan mengepung kami, mengatakan bahwa tidak boleh ada Kristenisasi. Tidak boleh ada kegiatan ibadah di luar tempat ibadah. Padahal itu bukan. Sama sekali tidak ada kegiatan ibadah. Semua kegiatan seni. Kami dikepung sekitar 4 jam waktu itu. Tidak ada yang bisa keluar sampai sekitar jam 11 malam.”

“Polisi hanya mengatakannya, ‘Sudahlah, ikuti saja kemauan mereka.’ Lalu, berita itu ditutup. Tidak boleh ada yang menyebarkan. Tidak boleh ada yang berbicara tentang kejadian itu karena ditakutkan akan merembet dan menyebabkan kerusuhan,” kenang Kris.

“[Sejak itu di keluarga] mulai ada ketidakpercayaan terhadap perlindungan negara.”

Di periode kurang lebih sama, iklim politik membuat Kris tak lagi nyaman berada di lingkungan kerja. “Istilahnya saya depressed untuk resign karena identitas saya.”

Begitu berkesempatan studi di Swedia pada 2017, ia tak menyia-nyiakannya. Orang tua pun mendukung. “Mereka bilang, ya sudah, pindah aja, karena kami menyesal tidak mengambil kesempatan itu dulu.”

“Mereka melihat bahwa kondisinya [toleransi di Indonesia] semakin buruk terutama di 10 tahun belakangan.”

Polarisasi politik di Indonesia kontemporer

Menurut peneliti politik Abdul Gaffar Karim dalam artikel jurnalnya (2019), politik polarisasi di Indonesia kiwari muncul sejak Pilpres 2014 dan bergema kembali pada Pilgub Jakarta 2017. Di saat yang sama, penelitian tentang polarisasi politik di Indonesia masih minim.

”[…] terjadi polarisasi yang sangat kentara sejak Pilpres 2014. Polarisasi itu tidak hanya berlangsung dalam tahap pre-election namun berlanjut hingga ke masa post-election – dipreservasi [diawetkan, redaksi] terutama lewat media sosial,” tulis Karim.

“Polarisasi yang terbentuk di tahun 2014 akhirnya memang dimatangkan oleh apa yang terjadi di DKI tahun 2016 dan 2017.”

Polarisasi politik adalah perbedaan sikap politik di masyarakat yang mengarah ke dua kutub ideologis. Masing-masing kubu politik dan para pendukungnya membuat garis pembatas antara “kami” dan “kalian”.

Peneliti politik dari Universitas Helsinki, Emilia Palonen, menyebut bahwa tidak ada wilayah tengah dalam polarisasi politik. Setiap orang didesak untuk menentukan pilihan berada di sisi mana.

Artikel Pew Research Center tentang polarisasi politik di Amerika Serikat menyebut, di negara tersebut, orang-orang dengan posisi ideologis partisan semakin ekspresif untuk menyatakan pilihan politiknya kepada orang-orang terdekat mereka.

Pengikut Liberal dan Konservatif juga punya perbedaan pendapat soal di mana mereka ingin tinggal, dengan siapa mereka ingin tinggal berdampingan, serta orang seperti apa yang akan diterima di keluarga mereka.

Seperti disaksikan publik, polarisasi politik di Indonesia sejak 2014 berbuah konflik sosial dan persekusi. Untuk menyebut contoh, di 2017, muncul kasus warga di Jakarta baru mau menyalatkan dan memakamkan jenazah jika keluarga almarhum berjanji akan memilih calon gubernur tertentu.

Sementara di Yogyakarta, sepanjang 2018-2019 terjadi kasus-kasus perusakan salib di makam (ini dan ini). Ada salib yang dipotong, dibakar, dan dirusak.

Ini belum menghitung ujaran kebencian berlandaskan pilihan politik yang memang tak terhitung jumlahnya di media sosial.

Kenapa harus ganti kewarganegaraan?

Dulu sekali, Kris pernah berharap bisa mengubah keadaan agar Indonesia jadi tempat aman bagi semua warganya. Niatan itu hendak ia laksanakan lewat profesinya sebagai pengajar. “[Waktu itu saya berpikir] mungkin saya bisa mengubah pelan-pelan lewat pengajaran saya. Tapi ternyata ketika saya pulang [dari studi di luar negeri], justru saya mengalami persekusi itu.”

Dengan mengganti kewarganegaraan, ia berharap Swedia dapat melindunginya dari persekusi, termasuk persekusi yang mungkin terjadi saat ia berkunjung ke Indonesia.

Sejauh ini ia merasa aman di negara barunya. “Saya tahu bahwa saya bisa mengandalkan perlindungan yang diberikan oleh negara, yang selama ini tidak pernah saya dapatkan [dari Indonesia],” ujarnya.

Bagi Kevin, dengan ia memegang paspor merah Jepang, kebebasannya dalam bekerja di negara itu lebih terjamin. Toh ia masih bisa berkunjung ke Indonesia menggunakan Visa on Arrival (VOA).

Ia juga merasa hidupnya lebih tenang. “Puji Tuhan… Seperti yang mungkin sudah diketahui, di Jepang, orang-orangnya tidak ngurusin agama orang lain, tidak ngurusin pilihan politik orang lain. Jadi hidupnya damai sentosa. Bisa fokus mengejar impian dan cita-cita serta karier untuk membahagiakan keluarga,” kata Kevin.

Walau sudah bukan WNI, Kevin masih mengikuti obrolan tentang Pilpres 2024. Yang tidak disangka, diskusi di media sosial menyisakan rasa haru di dadanya.

“Sejujurnya, melihat pilpres kali ini, saya lumayan terharu. Ternyata politik identitas sudah ‘ga mempan’ di generasi sekarang. Masyarakat Indonesia sudah cerdas untuk mencari informasi, dan memilih dengan hati.”

Tafsir nasionalisme dari kacamata eks WNI

“Bagaimana jika dituding tidak nasionalis karena memilih pergi?” tanya VICE.

Kevin menjawab, “Tidak apa-apa, karena saya juga mengakui, saya kehilangan rasa nasionalisme saya di tahun 2016 itu.”

“Tetapi jangan salah paham, mungkin bisa ditanyakan kepada 700-800 anak Indonesia yang selama ini saya bantu support di Jepang, seberapa saya cinta dan saya bela Indonesia ketika disepelekan.”

“Saya masih yakin, jika dibelah dada saya, masih ada Burung Garuda di situ,” ujarnya.

Kris mengaku akan mendiamkan tudingan tak nasionalis jika itu dialamatkan kepadanya. “Nasionalis itu berarti membela tanah air dan tanah tumpah darah kan? Tapi tanah air dan tanah tumpah darah saya sudah berubah. Jadi apa yang harus saya bela?”

“Secara logis saya menyadari bahwa Indonesia yang saya kangeni itu sudah tidak lagi ada di dunia. Sudah terlalu banyak yang berubah,” tambah Kris.

“Indonesia yang pernah menjadi rumah saya itu hanya tinggal kenangan,” tutupnya.

‘Jika calon itu menang pilpres 2024, saya akan mempertimbangkan ganti kewarganegaraan’

“Saya bilang ke istri saya, kalau yang menang Prabowo-Gibran, we are not going back,” ujar Ikhsan, bukan nama sebenarnya, WNI yang menetap di Belanda.

Saat ini ia manajer di sebuah perusahaan teknologi asal Belanda yang jaringannya tersebar global.

I'm seriously considering changing my citizenship. Karena sekali mereka yang menang, we're sending our country backwards for at least 25 years. Mungkin kesannya hiperbolis, but that's what I genuinely think.”

Ikhsan relokasi ke Belanda pada pertengahan tahun lalu. Istri dan anak-anaknya masih di Indonesia namun berencana menyusul. Walau secara fisik jauh dari Indonesia, ia benar-benar memperhatikan dan berpartisipasi pada diskusi publik di medsos tentang pilpres 2024.

Gagasan pindah kewarganegaraan didorong rasa khawatir bahwa masa depan kariernya akan suram jika pasangan yang ia hindari justru menang. Alasan lainnya, ia takut dikriminalisasi memakai UU ITE jika menyuarakan kritik untuk pemerintah di ruang publik.

“Saya merasa, kalau tinggal di Indonesia terus, lama-lama saya bisa dipenjara gara-gara UU ITE,” ujar Ikhsan.

Ia menambahkan, “Industri IT ini, suka atau tidak suka, diakui atau tidak diakui oleh para pelaku industrinya, masih sangat bergantung pada investor dari luar. Saya merasakan ketika baru lulus dari 2009 sampai 2012, itu industrinya suram lah. Kerja di IT itu tidak menjanjikan sama sekali.”

“Tapi itu berubah sekitar 2012-2017. Investasi asing banyak masuk dan industrinya bergeliat.”

“Sejak lima tahun terakhir Jokowi jadi presiden, saya merasa bahwa hal-hal yang baik, terutama dalam pencegahan korupsi, itu tuh di-undo sama Jokowi secara sistematis dengan revisi UU KPK. Akhirnya makin ke sini indeks persepsi korupsi kita stagnan, ranking-nya turun, dan ease of doing business lewat UU Cipta Kerja ternyata tidak mengangkat.”

“Bagi saya, ada sebuah persepsi yang sangat keliru dari Jokowi yang mengira bahwa kalau KPK-nya tumpul, ease of doing business itu naik. Padahal yang investor takutkan adalah ‘gue mau naro duit, tapi gue baru masuk aja udah dipalak sana-sini.’ Dan Prabowo-Gibran sebagai perpanjangan rezim Jokowi.”

Ikhsan melihat, iklim industri IT di Indonesia masih dilanda musim dingin manakala situasi di Eropa justru sudah membaik sejak kuartal ke-4 tahun lalu.

Ia mengaku tak takut dikecam tak nasional. “Emang saya enggak nasionalis. Saya mengkritik Indonesia bukan karena saya ingin Indonesia menjadi bangsa yang besar. Saya mengkritik Indonesia karena istri, anak, orang tua, dan adik-adik saya masih tinggal di Indonesia. Saya pengin tinggal di tempat yang baik buat saya, buat keluarga saya, buat anak-anak saya,” pungkasnya.

*VICE dan narasumber sepakat tak menuliskan nama terang para narasumber untuk melindungi identitas mereka.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *