Ketua LAPS SJK Ingin Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan Lebih Efisien

  • Whatsapp
Ketua LAPS SJK Ingin Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan Lebih Efisien


Suara-Pembaruan.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan penyelesaian sengketa di sektor keuangan secara terintegrasi melalui LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan). Ketua Umum LAPS SJK Himawan E. Subiantoro, S.H.,LL.M., berharap dengan adanya integrasi, penyelesaian sengketa sektor keuangan bisa dilakukan lebih efisien.

Bacaan Lainnya

banner 300250

LAPS SJK didirikan pada tanggal 22 September 2020 oleh pendiri yang terdiri dari semua pimpinan Penyedia Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan Asosiasi yaitu Industri Perbankan, Asuransi, Pasar Modal, Industri Keuangan Non Bank (Perusahaan Pembiayaan, Pegadaian, Modal Ventura), Perusahaan Penjaminan dan Dana Pensiun.

Sejak didirikannya LAPS SJK tersebut, maka lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan (BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BMPPVI, BAMPI) yang sebelumnya mendapatkan ijin operasional dari OJK untuk menangani sengketa di sektor jasa keuangan menjadi tidak lagi mendapatkan ijin dari OJK, dan otomatis harus membubarkan diri.

LAPS SJK sudah mulai beroperasi sejak 1 Januari lalu. Diangkat sebagai Ketua Umum LAPS SJK, Himawan mengatakan penyatuan 6 LAPS menjadi LAPS SJK tersebut bertujuan agar terjadi proses efisiensi dan kemudahan konsumen sektor keuangan dalam mendapatkan saluran penyelesaian sengketa.

Himawan mengungkapkan, produk keuangan saat ini sudah saling mencampur (hybrid products), sehingga metode penyelesaian sengketa tidak lagi bisa dilakukan sendiri-sendiri (sylo). Adanya satu LAPS yang dapat memfasilitasi penyelesaian dari semua sektor keuangan akan memberikan nilai tambah bagi upaya rezim perlindungan konsumen.

“Sebagai contoh, kasus produk unit link dari asuransi dan kredit konsumtif industri perbankan yang di dalamnya memasukkan fitur perlindungan risiko kehilangan jiwa dari debitur. Sebagai akibat dari adanya penyatuan tersebut, maka konsumen sektor keuangan hanya cukup pergi ke LAPS SJK untuk sengketa yang dialaminya,” jelas Himawan.

Himawan juga berharap dengan berdirinya LAPS SJK bisa menjadi wadah yang menaungi seluruh sektor jasa keuangan. Terlebih LAPS SJK merupakan kesepakatan dari seluruh pimpinan sektor jasa keuangan dan asosiasi yang menaungi industri di sektor jasa keuangan.

“Sebagai Ketua LAPS SJK, saya harus dapat memahami harapan mereka terlebih dahulu. Efisiensi dan kordinasi menjadi isu utama yang harus kami wujudkan agar LAPS SJK bisa memberikan peran yang signifikan terhadap berbagai penyelesaian sengketa,” ujar Himawan.

Efisiensi Menjadi Isu Utama Memaksimalkan Peran LAPS SJK

Menurut Himawan isu efisiensi menjadi penting karena saat ini tidak perlu lagi ada 6 kantor dengan masing-masing manajemen dan pembiayaan di tiap LAPS. Saat ini seluruh sektor jasa keuangan hanya perlu membiayai 1 LAPS SJK yang mempunyai 1 kantor dan 1 struktur manajemen dan pegawai.

Selain efisiensi, isu koordinasi menjadi isu penting, dimana saat ini seluruh sektor keuangan dapat saling melakukan koordinasi melalui LAPS SJK, khususnya dalam hal pengawasan terhadap LAPS SJK. Lembaga ini memiliki 19 (sembilan belas) anggota Pengawas dari seluruh sektor jasa keuangan yang fungsi utamanya adalah sebagai “Board of Oversight” terhadap operasional LAPS SJK.

“Pengurus sebagai “Board of Executive” nya memberikan informasi dan update progress kepada Pengawas secara periodik. Keanggotaan Pengawas LAPS SJK ini diisi oleh para ketua dari asosiasi dan CEO dari Bursa Efek Indonesia yang mewakili 19 industri jasa keuangan,” jelas Himawan.

Sesuai POJK No. 61 / 2020, LAPS SJK memiliki sekurang kurangnya layanan mediasi dan arbitrase. Ruang lingkup layanan LAPS SJK ini utamanya adalah memenuhi prinsip perlindungan konsumen yang tidak memiliki akses terhadap jasa bantuan hukum untuk dapat meng-advokasi haknya bila memiliki sengketa dengan PUJK (Penyedia Usaha Jasa Keuangan).

Jumlah kerugian yang dialami dibatasi maksimal sampai dengan Rp. 500 juta dan Rp. 750 juta untuk sengketa di asuransi kerugian. Konsumen ini diberikan layanan mediasi yang bersifat “pro bono” – tidak perlu mengeluarkan biaya apapun.

“LAPS SJK yang akan menyediakan mediator untuk membantu menyelesaikan sengketanya. Permohonan sengketa dalam range tersebut sangat banyak jumlahnya,” tambah Himawan.
Satu Pintu LAPS SJK Segera Beroperasi Tahun 2021
Hermawan menyatakan bahwa keberadaan LASP SJK sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen di sector keuangan. Perlindungan Konsumen merupakan salah satu fungsi dan amanah yang diberikan kepada OJK sebagaimana tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2011. Salah satu tugas OJK adalah mendorong adanya lembaga alternatif penyelesaian sengketa keuangan dalam mekanisme out of court settlement.

Salah satu asas LAPS adalah masalah kerahasiaan. PUJK perlu menjaga market confidence dengan cara penyelesaian sengketa dengan konsumen dapat dilakukan secara more subtle dan diselesaikan oleh kedua belah pihak.

Market confidence ini penting karena dapat menjaga stabilitas pasar keuangan. LAPS SJK sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa memiliki mekanisme untuk menjaga agar sengketa sektor keuangan dapat dibatasi efek psikologisnya,” ujar Himawan.

Himawan akan memaksimalkan fungsi LAPS SJK dengan ikut berperan dalam memberikan edukasi kepada konsumen dan PUJK terhadap praktek-prkatek yang tidak comply dengan ketentuan dan peraturan perundang-ungan yang ada.

“Edukasi ini untuk meningkatkan literasi konsumen dan PUJK terhadap penegakan market conduct. Apabila market conduct dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak, maka jumlah sengketa yang akan masuk ke LAPS SJK adalah sengketa yang memiliki kualitas yang cukup untuk difasilitasi,” ungkapnya.

 

 

 



Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *