SuaraPemerintah.id – PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk tengah menyiapkan strategi mempertebal modal. Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo menyatakan salah satu upayanya dengan melakukan rights issue pada awal 2022.
“Lantaran kami sangat membutuhkan penambahan modal untuk mengoptimalkan kapasitas penyaluran kredit. CAR (capital adequacy ratio) BTN tercatat 17,6% masih lebih rendah dari Industri yang capai 24% per Maret 202,” ujar Haru dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI, Kamis (17/6).
Haru bilang permodalan BTN masih ditopang oleh modal tier-2. Bahkan tier-1 lebih rendah lagi 12%. Ia menyatakan penambahan modal itu akan meningkatkan kapasitas penyaluran kredit BTN.
Haru menyatakan posisi CAR tersebut lantaran pada tahun-tahun sebelumnya, BTN telah melakukan ekspansi yang cukup masif. Kendati demikian, CAR persero masih berada di atas ketentuan regulator.
BTN berhasil menyalurkan pertumbuhan kredit 3,2% yoy menjadi Rp 261 triliun di saat industri masih terkontraksi 3,8% yoy per Maret 2021.
Sedangkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) BTN tumbuh 33% menjadi Rp 295 triliun guna mendukung kebutuhan likuiditas.
Rencana rights issue ini telah diikuti dengan melakukan diskusi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan.
Diharapkan kepastian mengenai suntikan modal dari pemerintah ini bisa diperoleh jelang pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus 2021 nanti.
Haru menjelaskan, tambahan modal ini dibutuhkan perusahaan untuk meningkatkan nilai modal inti Tier. Pasalnya saat ini BTN merupakan bank yang memiliki modal paling kecil dibanding bank milik pemerintah lainnya.
Dukungan modal yang lebih besar ini dibutuhkan untuk mendorong ekspansi perusahaan guna mendukung pengadaan 1 juta rumah hingga 5 tahun ke depan.
“Kita antisipasi ekspansi 1 juta rumah dan inisiatif perkuat akuisisi, perkembangan anorganik. Untuk mengakuisisi life insurance, modal ventura dan manajer investasi dukung bisnis kami dengan Tapera,” jelas dia.
