Pekebun Sawit, Terhenti atau Regenerasi

  • Whatsapp
Pekebun Sawit, Terhenti atau Regenerasi


Bacaan Lainnya

Jakarta, Bumntrack.co.id – Pekebun rakyat memegang peranan penting dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia. Dalam kaitannya dengan aspek berkelanjutan, pemerintah mewajibkan bagi pelaku usaha perkebunan termasuk juga petani untuk sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) melalui Perpres No. 44 tahun 2020 dan Permentan No. 38 tahun 2020. Namun, pada realisasi di lapangan sebagian besar petani masih belum siap dalam sertifikasi ISPO karena berbagai kendala di baik aspek kelembagaan, legalitas, pengetahuan kultur teknis dan manajemen kebun, serta pembiayaan. Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit selanjutnya disingkat (BPDP KS) maupun insititusi riset memiliki tanggung jawab dalam turut mewujudkan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.

Guna menjembatani permasalahan yang dihadapi petani tersebut serta dukungan yang dapat disediakan oleh stakeholders kelapa sawit, maka PT Riset Perkebunan Nusantara selanjutnya disingkat PT RPN, bersama dengan BPDP KS menyelenggarakan Japribun (Jawaban Problem dan Informasi Perkebunan) Chapter 3 yang diselenggarakan dengan tema “Pekebun Sawit Rakyat: Terhenti atau Regenerasi”. JapriBun ini merupakan kelanjutan dari dua chapter sebelumnya yang telah diselenggarakan selama 2 bulan terakhir oleh PT RPN. Japribun diadakan pada Kamis, 22 April 2021 melalui Zoom dan Youtube PT RPN.

Peserta yang hadir pada Zoom sebanyak 224 orang dan di Youtube sebanyak 48 orang. Peserta berasal dari berbagai institusi di antaranya instansi pemerintah, asosiasi petani kelapa sawit, perusahaan perkebunan, akademisi, dan masyarakat umu..

“Perkebunan kelapa sawit telah lama berkontribusi bagi perekonomian nasional, termasuk di tengah Pandemi Covid-19. Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Permentan No. 38 tahun 2020 yang mewajibkan pelaku usaha perkebunan untuk mendapatkan ISPO termasuk petani, dengan demikian kerjasama dan kolaborasi pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan antar stakeholders sangat dibutuhkan,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartanto dalam sambutannya di Jakarta, Kamis (22/4).

Direktur PT RPN, Iman Yani Harahap menekankan pada beberapa kendala yang ditemui petani sehingga sertifikasi ISPO belum bisa diperoleh. PT RPN sebagai institusi riset perkebunan yang terdepan merasa terpanggil untuk menjadi fasilitator bagi petani kelapa sawit dengan menyelenggarakan JapriBun Chapter 3 dan dapat mempertemukan petani dengan stakeholders. Selain itu PT RPN juga memiliki berbagai teknologi dan jasa yang dapat dimanfaatkan bagi petani kelapa sawit untuk pengawalan proses menuju sertifikasi ISPO.

Sesi talkshow menghadirkan berbagai narasumber yaitu Sunari Direktur Penghimpunan Dana – BPDP Kelapa Sawit, Ratnawati Nurkhoiry Pakar Sosial Ekonomi Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) – PT RPN, Gulat Manurung Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), dan Ahmad Ulil Albab Pekebun Millennial.

Program-program BPDP Kelapa Sawit yang telah dan sedang berjalan di antaranya adalah Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR), Insentif Biodiesel, Penelitian dan Pengembangan, Pengembangan SDM, serta program Promosi dan Kemitraan.

“Strategi peningkatan kesejahteraan pekebun sawit rakyat pada masa mendatang dilakukan dengan kebijakan peningkatan nilai tambah industri sawit yaitu: Penerapan tarif Pungutan Ekspor untuk menyeimbangkan supply demand pasar ekspor, Penciptaan pasar domestik melalui program biodiesel untuk menyerap stok, Perbaikan produktivitas kebun sawit rakyat, dan Hilirisasi hasil kebun sawit rakyat sekaligus memotong rantai pasok industri,” kata Sunari, Direktur BPDPKS.

Pakar Sosek PPKS, Ratna dalam materinya menyampaikan penelitian PPKS mengenai kebun kelapa sawit rakyat menyebutkan bahwa Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan diperoleh temuan bahwa lebih dari 90% kelapa sawit terkontaminasi dura yang dari segi kualitas rendemen CPO lebih rendah dari jenis tenera. Pada penelitian lainnya di 4 provinsi sampel (Aceh, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara), dikaji terkait luas lahan, pemahaman kultur teknis, panen dan pemasaran, serta kondisi sosial ekonomi.

“Sebagian besar pemahaman kultur teknis petani masih kurang serta barganining position petani dalam pemasaran TBS juga rendah. PPKS selama ini telah rutin mengadakan webinar pengetahuan kelapa sawit serta menyediakan teknologi yang mudah diakses bagi petani melalui smartphone guna mendukung pemberdayaan petani dalam budidaya kelapa sawit,” terangnya.

Gulat Manurung, MP, Ketua Umum Apkasindo memaparkan tentang kesiapan petani dalam mematuhi mandat Perpres No. 44 tahun 2020 dan Permentan No. 38 tahun 2020 yang mewajibkan sertifikasi ISPO . Pada 2025, atau dalam 46 bulan mendatang, ditargetkan seluruh petani sudah sertifikasi ISPO. Nyatanya, masih banyak petani swadaya yang belum dapat memenuhi kriteria ISPO tersebut (kecuali petani yang sudah mengikuti PSR). Apkasindo sebagai asosiasi petani berupaya untuk mendorong percepatan sertifikasi ISPO bagi petani kelapa sawit di antaranya melalui menyekolahkan pengurus Apkasindo kursus ISPO, memetakan tipologi permasalahan petani, mengadakan pertemuan virtual, FGD, dan sosialisasi di medsos, usulan ke pemerintah untuk membantu petani terkait administrasi (STDB dan legalitas), serta upaya advokasi.

Sebagai Petani Kelapa Sawit Millennial Berkelanjutan dari Sawitku Masa Depanku (SAMADE), Ahmad Ulil Albab berbagi bagaimana kelembagaan petani mendapatkan ISPO dan dampak ISPO bagi petani. Beliau juga menyampaikan bahwa perlu pendampingan dan dukungan dana untuk mewujudkan sertifikasi sawit berkelanjutan bagi pekebun rakyat.

“Forum sepakat industri kelapa sawit banyak manfaatnya sehingga perlu dukungan semua pihak di antaranya pemerintah (Kementerian, BPDP Kelapa Sawit), institusi riset, termasuk generasi millenial untuk mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan. Melalui webinar ini, diharapkan bisa ditindaklanjuti dengan rekomendasi bagi pemerintah untuk dapat menyelaraskan program-program yang mendukung percepatan sertifikasi ISPO bagi petani,” kata SEVP Operation I PT RPN, Tjahjono Herawan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *