Pembangunan BTS di Wilayah 3T Usung Skema Pinjam Pakai Lahan

  • Whatsapp


Jakarta, Selular.ID – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama 14 pemerintah daerah menandatangani perjanjian pinjam pakai lahan untuk pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Bacaan Lainnya

Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif menyatakan penyediaan lahan yang difasilitasi pemerintah daerah menjadi salah satu terobosan dalam menyelesaikan target pembangunan infrastruktur di daerah 3T.

“Target kita ke depan membangun (BTS di) 7.904 lokasi yang difasilitasi lahan oleh para pemerintah daerah hingga kepala desa. Karena kami menggunakan skema yang berbeda dengan skema yang dilakukan oleh operator telekomunikasi,” ujarnya dalam Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Lahan Pembangunan BTS USO BAKTI, di Hotel Shangri-La, Jakarta.

Menurut Anang, dalam membangun infrastruktur telekomunikasi, operator seluler biasanya menggunakan SITAC atau Site Acquisition. Namun demikian, Pemerintah membentuk skema kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan terobosan.

“Lahannya tetap milik lahan pemerintah daerah tetapi ada aset pemerintah pusat yang akan beroperasi di sana. Mungkin lebih dari 10 tahun. Jadi 2021 kita selesaikan 4.200 targetnya, di tahun 2022 sisanya 3.704. Seluruhnya mengusung skema pinjam pakai lahan kerja sama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,” jelasnya.

Dalam skema kerja sama itu, pemerintah daerah menyiapkan lahan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sedangkan pemerintah pusat diberi fasilitas pembebasan IMB untuk membangun infrastruktur telekomunikasi.

“Lokasinya (posisi menara BTS) berada di tengah desa agar bisa menjaga (jangkauan) populasi, bukan di luar desa atau bahkan di gunung. Karena prinsip kami saat ini menggunakan Satu Desa Satu Tower BTS yang bisa menjangkau di tengah kampung atau desa tersebut,” tuturnya.

Yang menarik skema kolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan Kementerian Kominfo yang menggunakan skema pinjam pakai lahan ini dinilai belum banyak dilakukan di kementerian dan lembaga lain. menurut Anang sejauh ini skema umum yang digunakan masih menggunakan project lahan yang dibeli.

“Tapi ini (skema pinjam pakai lahan) bersama-sama karena tentu yang merasakan manfaat desa atau wilayah kabupaten tersebut. Jadi dari 9.113 blankspot di daerah 3T itu target kami selesai semuanya di tahun 2022 akhir, termasuk 3.345 yang non 3T ditargetkan juga selesai di akhir tahun 2022,” tandasnya.

Sekedar tambahan, berdasarkan data dari BAKTI Kementerian Kominfo, total lokasi lahan yang sudah terdaftar sebagai barang milik daerah hampir mencapai 3.000 site dari total 4200 site.

Sedangkan untuk penyelesaian tanda tangan pinjam pakai lahan yang telah dilaksanakan  mencakup lahan di 34 kabupaten. Dengan rincian 12 kabupaten di Provinsi Papua, 2 kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2 kabupaten di Provinsi Gorontalo, 3 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, dan 4 kabupaten di Provinsi Maluku.

Kemudian, 1 kabupaten di Provinsi Maluku Utara, 1 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, 1 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, serta 1 kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau.

Data BAKTI Kementerian Kominfo juga menunjukkan, capaian penyelesaian administrasi sudah mencapai 60% dari total seluruh site di seluruh Indonesia pada tahun 2021.

Selain itu, BAKTI Kementerian Kominfo  melakukan perpanjangan administrasi pinjam pakai lahan bagi BTS BAKTI untuk 3 kabupaten BTS yang terbangun tahun 2016 serta 7 kabupaten dengan 50 lokasi tahun pembangunan 2019-2020.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.