Public Watch Integrity Dukung Potensi Kerugian Negara Jadi Pemasukan Negara, Jangan Untuk Pencitraan Saja

Suara-Pembaruan.com — Badan Keamanan Laut ( Bakamla ) berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara mencapai Rp4 triliun sepanjang 2021.

Pernyataan ini ditanggapi LSM Public Watch Integrity sebagai hal menarik. Demikian rilis yang diterima redaksi tadi malam.

Tatkala Bakamla RI disebut berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara hingga mencapai Rp4 triliun lebih dari berbagai penindakan seperti penangkapan tanker ilegal, penangkapan IUUF, penangkapan narkoba dan kapal sitaan.

Catatan yang diberikan oleh PWI kecil saja, jangan penyebutan potensi  kerugian negara hanya untuk Pencitraan tanpa ada tindak lanjut dari institusi lain.

Public Watch Integrity (PWI) punya contoh. Tatkala PATK mengungkap temuan R120 Triliun, dari rekening jumbo, di hadapan, masyarakat. Muncul selentingan PPATK sedang pencitraan, hingga kemudian “kepala”nya diganti.

Bakamla yang selamatkan Rp4 Triliun potensi kerugian Negara di 2021 ini perlu ditindak lanjuti oleh wakil rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Apakah ini keberhasilan pencapaian dan kinerja Bakamla di 2021 atau hanya sekedar branding menaikan citra saja.

Jika Bakamla RI disebut berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara hingga mencapai Rp4 triliun lebih dari berbagai penindakan seperti penangkapan tanker ilegal, penangkapan IUUF, penangkapan narkoba dan kapal sitaan, ini menjadi menarik.

Public Watch Integrity menegaskan, kiranya Potensi kerugian negara yang disebutkan Bakamla langsung dianalisa BPK atau BPKP tentang menghitung kerugian keuangan negara itu.

Diperlukan seorang auditor investigatif yang independent, dalam penyebutan nilai itu.

Masyarakat perlu diberi langkah kongkrit, mengetahui jumlah pasti seberapa banyak negara dirugikan, nilai kerugian negara yang disebut memakai metode, yang seperti apa.

Auditor investigatif BPK merupakan pihak yang bertugas dan berwenang untuk menghitung serta menentukan kerugian keuangan negara selama ini.

PWI mengingatkan, jangan hanya kita senang ramai-ramai di media massa saja. Tapi, kerugian negara, yang sudah jelas dibuka ke publik tapi tidak jelas petugas mengungkapnya.

Sama seperti kasus rekening jumbo Rp 120 Triliiun, temuan PPATK terhadap rekening yang mencurigakan, bukannya ditelusuri.

Hingga kini, masyarakat dibiarkan bertanya-tanya. Uang triliunan itu, milik siapa. Apakah BNN atau Polri, belum memberi info. Yang dilihat masyarakat, malah Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang diganti.

Public Watch Integrity menekankan semua pihak lebih akurat dalam informasi yang disebar pejabat public. Mengajak masyarakat lebih kritis dalam ucapan dan kinerja aparat hingga pejabat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.