Rumitnya Masalah Kewarganegaraan Anak Hasil Kawin Campuran –

  • Whatsapp


Bacaan Lainnya



Post Views:
253

Penulis: Laksitarukmi Carli

STATUS kewarganegaraan dari anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) sering menjadi tanda tanya. Terlebih informasi tentang kewarganegaraan anak-anak tersebut kurang disosialisasikan. Jadinya tak sedikit orangtua yang pasangannya seorang WNA beranggapan bahwa anak mereka otomatis memiliki dwi kewarganegaraan/kewarganegaraan ganda. Nyatanya tidaklah demikian.

Anak-anak indo sedang piknik bersama ibu asal Indonesia. (Jane Maryana Burink)

Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 menegaskan bahwa Indonesia tidak mengenal adanya dwi kewarganegaraan. Hingga pada 2006 diterbitkan UU No. 12/2006, yang menyebutkan konsep Kewarganegaraan Ganda Terbatas. Artinya, anak yang lahir dari perkawinan campuran berhak atas dwi kewarganegaraan namun terbatas. Setelah 18 tahun atau setelah menikah, dia harus menentukan warganegara mana yang akan dipilih, WNI atau WNA (negara salah satu orangtuanya). Anak-anak ini masih diberi tenggang waktu 3 tahun untuk menentukan pilihannya tersebut.

Anak dari perkawinan campuran berhak atas dwi kewarganegaraan namun terbatas. Berlaku sebelum 2010. (Jane Maryana Burink)

Siapa saja yang berhak atas dwi kenegaraan, menurut UU No.12/2006?

  1. Anak yang lahir dari perkawinan sah pasangan ayah WNI dengan ibu WNA
  2. Anak yang lahir dari perkawinan sah pasangan ayah WNA dengan ibu WNI
  3. Anak yang lahir dari pasangan WNI yang tinggal diluar wilayah Republik Indonesia, di negara yang memberi kewarganegaraan negara tersebut
  4. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari ibu WNA dan diakui secara sah oleh seorang ayah WNI sebelum anak tersebut berusia 18 tahun/belum menikah
  5. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari ibu WNI dan diakui secara sah oleh seorang ayah WNA

Anak yang disebutkan di nomor 1 hingga 5 secara otomatis memiliki hak atas kewarganegaraan ganda terbatas. Lantas bagaimana dengan anak yang lahir sebelum tahun 2006?

Kesempatan memiliki kewarganegaraan ganda terbatas bagi yang lahir sebelum 1 Agustus 2006 sudah tidak ada lagi. (Dede Van Raaij)

Bagi anak perkawinan campuran yang dilahirkan sebelum 1 Agustus 2006 dan belum berumur 18 tahun atau belum menikah, dapat memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas dengan mendaftarkan diri ke Menteri Hukum dan HAM RI selambatnya 1 Agustus 2010. Apabila belum didaftarkan sampai tanggal tahun tersebut, maka dia sudah tidak dapat kewarganegaraan ganda terbatas.

Saat ini jelas kesempatan memiliki kewarganegaraan ganda terbatas bagi yang lahir sebelum 1 Agustus 2006 sudah tidak ada lagi. Minimnya informasi yang disosialisasikan pada tahun-tahun sebelum 2010 membuat banyak anak-anak dari perkawinan campuran yang lahir sebelum 1 Agustus 2006 tidak memiliki pilihan.

Ada yang ingin mengikuti kewarganegaraan asing ayahnya, namun sistem hukum Indonesia tidak memungkinkannya. (Dede Van Raaij)

Menurut UU No.62/1958, maka:

  1. Anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran yang sah maka otomatis mengikuti warganegara ayahnya
  2. Anak-anak yang lahir diluar perkawinan campuran yang sah maka otomatis mengikuti warganegara ibunya

Kesulitan yang muncul bagi anak yang lahir sebelum 1 Agustus 2006, pada nomor 2 di atas adalah ketika mereka ingin mengikuti kewarganegaraan asing ayahnya namun sistem hukum kewarganegaraan di Indonesia tidak memungkinkannya. Padahal si anak memerlukannya untuk keperluan studi maupun masa depannya.

Banyak pula anak yang lahir dari perkawinan campur yang sah dengan ayah WNA, yang menurut UU No. 62/1958 seharusnya berstatus WNA, dalam kenyataannya mereka menjadi WNI mengikuti ibunya. Ataupun orangtua yang dahulunya melakukan pernikahan siri (pernikahan secara agama Islam tanpa mengesahkannya di Kantor Urusan Agama/KUA) dan kemudian melakukan isbat nikah sehingga sah secara negara.

Yang terakhir ini memunculkan kasus baru. Dulunya si anak WNI (ketika status pernikahan siri), kemudian menjadi WNA (ketika pernikahan dilakukan isbat nikah). Apa yang menjadi hak dan kewajiban anak? Rumit memang.

Kerumitan terjadi lantaran edukasi tentang dwi kewarganegaraan kurang tersebar dengan baik pada saat itu. Media Sosial belum sepopuler sekarang, dimana smartphone dimiliki banyak orang. Akibanya kesempatan mendaftarkan anak-anak yang lahir sebelum 1 Agustus 2006 pada Kementerian Hukum dan HAM hingga batas waktu tahun 2010 untuk mendapatkan status kewarganegaraan ganda terlewatkan begitu saja.

Diharapkan Kementerian Hukum dan HAM bisa memberi mereka solusi dengan memberinya lagi kesempatan. (Dede Van Raaij)

Selain itu, alasan lain yang tidak kalah penting adalah banyak orangtua dari perkawinan campuran “buta hukum”. Kebanyakan para orangtua ini menganggap anak-anak mereka otomatis memiliki dwi kewarganegaraan ketika dilahirkan.

Inilah yang harus terus disosialisasikan. Bahwa dwi kewarganegaraan anak tidaklah otomatis terjadi. Bagi anak-anak yang lahir dalam naungan UU No. 12/2006, asalkan memenuhi persyaratan yang ada mereka memang memiliki hak atas dwi kewarganegaraan. Beda cerita dengan anak-anak yang lahir sebelum 1 Agustus 2006. Mereka tidak memiliki pilihan. Semua serba rumit secara hukum negara.

Apalagi sistem hukum Indonesia menganut azas Ius Sanguinis dan Belanda, misalnya, menganut azas Ius Soli. Dua sistem Hukum yang bertolak belakang. Ius Sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara. Sedangkan Ius Soli (bahasa Latin bagi “hak untuk wilayah”) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya.

Kita hanya bisa berharap masalah ini ada solusinya. Berharap kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, agar bisa memberikan mereka solusi dengan memberinya lagi kesempatan. Pertimbangannya adalah perikemanusiaan, yaitu masa depan anak-anak ini. Tanpa embel-embel yang lain.

Editor: Tian Arief

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *