Rancangan undang-undang anggaran Amerika Serikat yang diumumkan oleh para pemimpin Kongres pada Minggu (3/2) akan menghalangi China membeli minyak dari Cadangan Minyak Strategis milik AS atau SPR.
Di tengah perpecahan di dalam tubuh Kongres AS, terdapat sedikit kesepakatan di antara anggota untuk mengambil tindakan tegas terhadap China. Para anggota Kongres sebelumnya telah mengusulkan banyak rancangan undang-undang yang diharapkan dapat menjadi jalan keluar atas persaingan dengan pemerintah China.
Isu penjualan minyak SPR ke China menjadi hangat setelah Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat mengumumkan pada 2022 bahwa 180 juta barel minyak SPR akan dijual untuk menstabilkan harga bahan bakar yang meroket setelah invasi Rusia ke Ukraina.
Pada saat itu, SPR menjual 1 juta barel minyaknya ke UNIPEC America, cabang Sinopec China yang berpusat di Houston. Pada 2017, di bawah kepemimpinan mantan Presiden Donald Trump, sebagian minyak SPR dijual ke PetroChina International, sebuah anak perusahaan dari perusahaan BUMN minyak China.
Saat ini, SPR memiliki cadangan lebih dari 360 juta barel minyak. Namun volumeya mendekati posisi terendah dalam 40 tahun terakhir akibat penjualan yang dilakukan pada 2022.
Pada Juli 2023, mayoritas di Senat, yang didominasi oleh Partai Demokrat, menyetujui sebuah rancangan undang-undang dengan suara 85 banding 14, yang bertujuan untuk melarang ekspor minyak dari SPR ke China. Senator Chris Murphy, seorang Demokrat, mengomentari bahwa langkah tersebut menciptakan ilusi penyelesaian masalah, tetapi menurutnya dampak politiknya sangat kecil dan kemungkinan besar lebih merugikan daripada membawa manfaat.
Sejumlah perusahaan minyak AS menjual 83 juta barel minyak ke China pada 2022.
Para negosiator Kongres mengungkapkan sebuah rancangan undang-undang yang tebalnya mencapai 1.050 halaman pada Minggu (3/3), yang merinci pendanaan untuk enam dari belasan segmen pemerintahan yang harus disetujui oleh Kongres. Enam segmen tersebut dijadwalkan akan berakhir pada akhir bulan ini.
Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer mengatakan DPR AS harus melakukan pemungutan suara mengenai RUU tersebut terlebih dahulu sebelum Senat dapat menyetujui paket tersebut sebelum Jumat (8/3). DPR dijadwalkan akan kembali beroperasi pada Selasa (5/3). [ah/rs]
