[ad_1]
Suara-Pembaruan.com – Kabupaten Wonogiri dinilai tercepat di Jawa Tengah dalam penyaluran dana desa. Hingga April 2021, sebanyak enam desa sudah menyalurkan dana desa 100 persen, dan dua desa menyalurkan 90 persen.
Hal itu disampaikan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Midden Sihombing, dalam acara Bincang-Bincang Jurus Percepatan Penyaluran Dana Desa di Wonogiri, Senin (4/5/2021). Pada acara yang digelar di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri itu, Midden menyampaikan apresiasi terhadap capaian kinerja Pemkab Wonogiri.
“Ini saya surprise sekali. Saya sudah mengelola pembinaan dana desa sejak tahun 2017. Saya suprise baru sekali ini saya ketemu di bulan April ini sudah ada enam desa yang penyalurannya sudah 100 persen di Jawa Tengah, dan ini semuanya ada di Wonogiri. Ada dua desa lagi yang penyaluran sudah 90 persen,” kata Midden.
Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran dana desa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika diminta untuk berbagi jurus percepatan penyaluran dana desa, bupati menyampaikan, pihaknya intens menjalin menjalin komunikasi dengan 251 kepala desa perihal percepatan pembangunan di desa.
“Kami mengajak diskusi bukan berbasis asumsi dan opini, tapi berbasis data dan statistik pemetaan. Selama ini kami mengajak kolaborasi seluruh kepala desa agar keterbatasan masa jabat para kepala desa ini bisa membawa manfaat besar bagi pembangunan desa,” katanya.
Bupati menambahkan, pihaknya menganut prinsip “tidak ada dusta di antara kita”, dengan menampilkan potret riil kondisi wilayah.
“Jadi tidak ada dusta di antara pemkab dan seluruh kepala desa. Kami menyajikan potret riil kondisinya seperti apa, isu strategis yang terjadi apa, kemampuan anggaran posisinya di mana, strategi dan implementasi pertanggungjawabannya nanti bagaimana. Dari seluruh data dan dilakukan analisis substansi ini, APBDes harus menghasilkan output yang bermanfaat, dan ini yang kami lakukan,” ujar Jekek, sapaannya.
Bupati juga terus mendorong kepala desa untuk mengembangkan kemampuan inovasi penyaluran dana desa berbasis outcome, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan yang banyak terjadi di desa.
“Bukan hanya mengerjakan kaidah administrasi, akuntansi, dan audit, tetapi dana desa harus mampu menghasilkan program yang outputnya bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu prioritas kami adalah pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan di tahun 2016 adalah dari 13,25 persen bisa turun menjadi 10 persen kurun waktu tiga tahun. Selain itu harus ada sinergisitas antara penyaluran dana desa dengan APBD sehingga tanggung jawab pengentasan kemiskinan dapat terwujud menjadi satu digit angka kemiskinan,” ujarnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Wonogiri, Antonius Purnama Adi menyampaikan, secara teknis perencanaan penyaluran dana desa pada 2021 telah dipersiapkan sejak 2020. APBDes 2021 sudah ditetapkan sebelum akhir tahun 2020 sehingga setiap desa sudah memahami rancangan penyaluran APBDes tahun 2021.
“Pada bulan Januari, kami melakukan penyaluran dana desa, sekaligus mempersiapkan administrasi penyaluran dana desa di bulan kedua. Bulan kedua begitu, melakukan penyaluran sekaligus mempersiapkan penyaluran bulan ketiga, begitu seterusnya sehingga percepatan penyaluran bisa terjadi di desa-desa di Kabupaten Wonogiri,” kata Antonius.
[ad_2]
