[ad_1]
Suara-Pembaruan.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menerapkan aturan 75 persen Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi pegawainya yang berada di wilayah zona merah seiring dengan melonjaknya angka kasus COVID-19 akhir-akhir ini. Kebijakan ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/14/HK.04/IX/2020.
Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, 21 Juni 2021.
“Sesuai arahan Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah, para pegawai yang bekerja pada tiap unit kerja dapat melaksanakan Work From Office (WFO) maksimal 25 persen dari jumlah pegawai dengan pertimbangan bahwa wilayah kabupaten/kotanya berada dalam zona merah,” ujarnya.
Kebijakan ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/14/HK.04/IX/2020 tentang Sistem Bekerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Kementerian Ketenagakerjaan. Juga, dalam menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro
Anwar mengatakan pegawai pada tiap unit kerja Kemenaker yang berada dalam wilayah kabupaten/kota berada dalam zona kuning atau zona oranye, dapat melaksanakan WFO maksimal 50 persen dari jumlah pegawai. Protokol kesehatan tetap diberlakukan secara ketat di lingkungan kantor.
Kendati menerapkan kebijakan WFH, para Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap dituntut untuk memperhatikan target kinerja unit yang telah ditentukan dan tak berleha-leha.
“WFH itu bukan berarti berarti libur. Jadi target unit, kinerja ASN dan layanan tetap harus dilaksanakan,” katanya.
Ia juga mengingatkan ASN agar menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Sementara kepada ASN yang melakukan WFH agar tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.
“Ketika ASN melakukan WFH jangan bepergian ke luar daerah dulu, kecuali mendesak. Semua orang harus mematuhi protokol kesehatan,” kata dia.
Kebijakan internal Kemnaker ini diberlakukan di semua kantor Kemnaker yang berada di pusat maupun kantor unit pelaksana teknis pusat (UPTP) Kemnaker yang tersebar di seluruh Indonesia. (red/pen)
[ad_2]
