Bangun Kolaborasi Tingkatkan Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikasi

Suara-Pembaruan.com— Bangun Kolaborasi Tingkatkan Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikasi

Dalam Simposium Konstruksi Nasional, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Dirjen Bina Konstruksi, Abdul Muis, menekankan pentingnya perhatian dari Pemerintah Pusat, daerah, dan semua pemangku kepentingan dalam sektor konstruksi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja konstruksi bersertifikasi.

Kebutuhan tenaga kerja konstruksi di Indonesia sangat tinggi, namun ketersediaan tenaga kerja bersertifikasi masih terbatas.

Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan kerjasama yang solid antara pemerintah, pelaku usaha konstruksi, dan pekerja, seperti yang diungkapkan Abdul Muis.

“Kita harus memasuki era Smart Infrastruktur dengan menguasai teknologi seperti IoT, Building Information Modeling (BIM), dan Artificial Intelligence (AI). Kolaborasi dan integrasi teknologi digital dalam industri konstruksi infrastruktur sangat penting,” ujar Abdul Muis.

Dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur nasional yang masif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5%, pemerintah menargetkan jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikasi mencapai 12 juta orang dalam satu tahun. Namun, pada kenyataannya, hanya 720.000 pekerja yang berhasil disertifikasi dalam setahun.

Ada gap besar antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja konstruksi bersertifikasi di Indonesia. Luasnya wilayah negara ini membuat proses pencetakan tenaga kerja bersertifikasi menjadi tantangan tersendiri.

Untuk mengatasi hal ini, sertifikasi dilakukan secara online, memungkinkan jangkauan yang lebih luas dan mempercepat proses ujian kompetensi.

Adi Mahfudz Wuhadji, Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi, menyebutkan bahwa Indonesia tertinggal dibandingkan negara seperti Tiongkok, Filipina, dan Vietnam dalam hal tenaga kerja konstruksi.

“Kita harus meningkatkan kualitas tenaga kerja kita. Misalnya, Jepang sempat meminta 12 juta tenaga kerja, namun kita tidak dapat memenuhinya. Kami berkolaborasi dengan PERTAHKINDO untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja agar bisa bersaing di tingkat Asia Pasifik dan global,” tegas Adi Mahfudz.

Ketua Umum DPP PERTAHKINDO, Aries Wimaruta, menambahkan bahwa asosiasi profesi dan bisnis di konstruksi akan bekerja sama dengan pemerintah, LPJK, dan BUJK untuk meningkatkan kualitas SDM.

“Kami akan memberikan masukan kepada pemerintah untuk memastikan SDM konstruksi dapat bersaing di tingkat global, serta membangun Big Data Industri Konstruksi sebagai keunggulan di seluruh sektor,” ujarnya.

Prof. DR. Ariawan Gunadi, Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara, menyatakan dukungannya terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi bersertifikasi. “UNTAR siap berkontribusi dalam membangun tenaga kerja berkualitas di bidang konstruksi,” katanya.

John Kosasih, Managing Director PT Bank Central Asia Tbk (BCA), juga menyatakan dukungan penuh dari sektor perbankan untuk industri konstruksi, termasuk program bantuan kepada UMKM.

Dalam era digital dan persaingan global, dengan regulasi pemerintah dan bonus demografi menjelang Indonesia Emas 2045, diperlukan sistem terintegrasi dan kelembagaan berkelanjutan untuk mendukung kolaborasi antara pengguna dan penyedia tenaga kerja konstruksi.

Pengembangan keprofesian, kualitas, kuantitas sertifikasi kompetensi kerja, dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi (BUJK) akan menjadi kunci dalam mencapai tujuan ini.