Deklarasi Bali Pemimpin G20 Mengutuk Perang di Ukraina

Setelah sempat diragukan akan lahir, sebuah deklarasi yang disebut Bali G20 Leader Declaration akhirnya disepakati pada KTT G20. Inti deklarasi ini adalah pernyataan mengutuk invasi Rusia ke Ukraina yang terjadi sejak Februari 2022.

Presiden Joko Widodo menyampaikan hasil pertemuan puncak itu dalam sesi pertemuan dengan media di Media Center G20, Rabu (16/11). Duduk didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jokowi menjelaskan alotnya pengambilan kesepakatan, karena pokok persoalan yang mendasari pentingnya deklarasi ini adalah invasi Rusia ke Ukraina.

“Diskusi mengenai hal ini, berlangsung sangat-sangat alot sekali dan akhirnya para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi. Yaitu, condemnation perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah. Melanggar integritas wilayah,” kata Jokowi.

Perang di Ukraina, kata Jokowi, telah mengakibatkan penderitaan rakyat dan memperberat ekonomi global yang masih rapuh akibat pandemi. Perang juga menimbulkan resiko krisis pangan, krisis energi dan potensi krisis finansial.

“Oleh karena itu G20, membahas dampak perang terhadap kondisi perekonomian global, dan beberapa hasil yang konkret telah dihasilkan,” tambahnya.

Di antara hasil kongkret itu adalah terbentuknya Pandemic Fund, yang hingga saat ini telah terkumpul hingga $1,5 miliar. Kemudian pembentukan dan operasionalisasi Resilient and Sustainability Trust di bawah IMF, dengan dana $81,6 miliar. Tujuannya adalah untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis. Khusus untuk Indonesia, dibentuk Energy Transition Mechanism, yang memperoleh komitmen dari Just Energy Transition Program, sebesar $20 miliar.

Dalam isu lingkungan, sebagian komitmen yang disepakati adalah setidaknya 30 persen wilayah daratan dan 30 persen wilayah lautan dunia akan dilindungi di tahun 2030.

“Ini sangat bagus, dan melanjutkan komitmen mengurangi degradasi tanah sampai 50 persen tahun 2040 secara sukarela. Saya kira hasil yang konkrit itu, meskipun banyak sekali sebetulnya hasil-hasil yang lainnya,” tambah Jokowi.

Insiden Polandia Berdampak

Hari kedua penyelenggaraan KTT G20 diwarnai ketegangan dan ketidakpastian agenda, karena insiden jatuhnya rudal di Polandia. Negara-negara anggota G7 dan NATO, melakukan pertemuan darurat di Bali untuk membahas insiden itu. Penanaman mangrove yang sedianya digelar pagi hari, terpaksa ditunda hingga sekitar tiga jam menunggu para pemimpin G7 dan NATO selesai bertemu.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov yang menjadi pemimpin delegasi, memutuskan untuk pulang lebih awal. Memang tidak seluruh pimpinan delegasi nampak hadir di lokasi penanaman bakau (mangrove). Diantara yang terlihat adalah Presiden AS Joe Biden, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri India, Narendra Modi, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, PM Jepang Fumio Kishida, PM Australia Anthony Albanese, PM Italia Giorgia Meloni, PM Spanyol Pedro Sanchez, PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Belanda Mark Rutte, dan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva.

Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia yaitu 3,3 juta hektare.

“Yang ini sebelumnya adalah area tambak ikan, area yang terabrasi. Kemudian sekarang menjadi rumah bagi rumah 33 spesies pohon mangrove yang juga menjadi rumah bagi lebih dari 300 fauna seperti ikan, udang, burung, monyet, ular. Semua bisa hidup di hutan mangrove,” kata Presiden dalam keterangan pers usai mengunjungi acara menanam mangrove.

Mayoritas pemimpin datang mengenakan kaos berkerah warna putih yang telah didistribusikan. Joe Biden tampil beda, dengan jas dan kemeja biru muda. Meski kemudian melepas jas, karena cuaca cukup panas.

Penanaman mangrove adalah semacam simbol komitmen bersama mengatasi perubahan iklim global. Mangrove mampu menyerap karbon, memproteksi daratan dari erosi, menjadi hunian biota laut, dan mencegah abrasi laut.

Sejumlah negara memiliki area mangrove cukup luas seperti Brazil (1,3 juta Ha), Nigeria (1,1 juta Ha), Australia (0,97 juta Ha), dan Bangladesh (0,2 juta Ha).

Perang Menjadi Warna

Sepanjang presidensi Indonesia, dalam sejumlah working grup tidak pernah dikeluarkan deklarasi atau komunike bersama. Hasil maksimal yang diperoleh dalam setiap kelompok kerja itu adalah chair summary.

Di sektor keuangan misalnya, apa yang dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa menggambarkan, bahwa selama berbulan-bulan dengan delapan kali pertemuan, para menteri keuangan sebenarnya tidak pernah menghasilkan sebuah komunike.

Perang Ukraina adalah penyebab kondisi ini. “Satu-satunya pertemuan menteri keuangan yang menghasilkan yang disebut komunike itu adalah bulan Februari, itu persis 2 minggu sebelum perang Ukraina. Sesudah itu, kita tidak berhasil menghasilkan apa yang disebut komunike,” kata Sri Mulyani.

Kondisi itu menggambarkan bahwa perbedaan keadaan antara sebelum dan sesudah perang Ukraina sangat terasa. “Selama perjalanan dari Februari hingga minggu lalu, delapan meeting dalam satu tahun ini, dalam level menteri untuk paragraf mengenai masalah perang, itu tidak tercapai kesepakatan. Sehingga baru tercapai kesepakatan pada leader level,” tambah Sri Mulyani.

Presiden Jokowi sendiri mengakui sulitnya membentuk kesepakatan itu. “Paragraf yang sangat diperdebatkan itu memang hanya satu paragraf, yaitu penyikapan terhadap perang di Ukraina. Sampai tengah malam kita berbicara mengenai ini, dan akhirnya deklarasi Bali dicapai melalui konsensus,” ujarnya.

“Kami menyepakati bahwa perang berdampak negatif pada ekonomi global, kira-kira itu. Kemudian pemulihan ekonomi global juga tidak akan tercapai tanpa perdamaian. Oleh sebab itu di pembukaannya saya sampaikan menyerukan agar perang dihentikan,” tambah Jokowi.

Apakah Rusia turut menandatangani deklarasi ini?

“Ada perwakilan Rusia yang hadir di KTT saat itu. Meskipun alot tetapi telah disahkan. G20 itu adalah forum ekonomi, forum financial, forum pembngaunan, bukan forum politik, jadi jangan ditarik-tarik ke politik,” jawab Jokowi ketika ditanya soal itu.

Tetap Bebas Aktif

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tegas mengatakan, mengutuk invasi Rusia ke Ukraina tidak bermakna Indonesia keluar dari prinsip politik bebas aktif.

“Banyak sekali pihak yang menilai, bebas aktif itu adalah Netral. Enggak kemana-mana. Sebenarnya tidak begitu. Bebas aktif itun bebas untuk menentukan apa keputusan, pendapat, posisi. Aktif adalah aktif untuk berkontribusi terhadap upaya pencapaian perdamaian dunia,” kata Retno.

Dalam melaksanakan politik luar negeri, Indonesia memiliki prinsip-prinsip yang semuanya berada di Piagam PBB dan kesepakatan sejenis.

“Dan teman-teman bisa lihat, konsistensi kita dalam berprinsip, sekali lagi konsistensi dalam berprinsip. Nah pada saat kita bicara mengenai masalah teritorial integrity, i think the position of Indonesia is very clear, very clear and consistent,” tegas Retno. []