Suara-Pembaruan.com — DPD RI Gelar Green Democracy Fun Walk: 25.538 Peserta Jalan Santai dan Tanam Pohon Damar di GBK
Suasana Minggu pagi di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, terasa berbeda dari biasanya. Udara yang biasanya sesak oleh asap kendaraan mendadak terasa lebih ringan. Ribuan langkah kaki bergerak serempak dari Plaza Timur, memecah keheningan pagi dengan semangat hijau yang jarang terlihat di jantung ibu kota.
Sebanyak 25.538 peserta mengikuti Green Democracy Fun Walk sejauh lima kilometer yang digagas oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagai puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-21 lembaga tersebut.
Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, mengenakan kaus hijau bertuliskan Green Democracy, tampak memimpin barisan bersama para anggota DPD RI, duta besar negara sahabat, serta sejumlah pejabat negara.
Turut hadir Menko Pangan Zulkifli Hasan, Wamenpora Taufik Hidayat, Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah, serta Ketua Asosiasi Media Digital Indonesia, SS Budi Raharjo.
Lebih dari Sekadar Olahraga
Namun, kegiatan ini bukan sekadar jalan santai. Di sela acara, Sultan bersama para pejabat negara dan para duta besar melakukan penanaman 21 pohon damar di area GBK sebagai simbol harapan dan kelestarian alam.
Sambil tersenyum, Sultan mengutip pesan Rasulullah SAW yang menjadi pegangan moralnya:
“Jika kiamat terjadi besok, dan di tanganmu ada bibit pohon, maka tanamlah.”
Menurutnya, menanam adalah tindakan iman terhadap masa depan.
“Green Democracy mengajarkan pemimpin untuk menanam nilai, gagasan, dan tindakan yang membawa kehidupan. Politik harus kembali punya roh—bukan sekadar kekuasaan, tapi tanggung jawab terhadap bumi dan generasi yang akan datang,” ujar Sultan.
Tepuk tangan peserta pun pecah ketika Sultan melanjutkan,
“Hari ini kami tidak hanya berjalan bersama rakyat, tetapi juga menanam harapan. Demokrasi hijau adalah demokrasi yang menyelamatkan bumi.”
Mendinginkan Demokrasi, Menyelamatkan Alam
Konsep Green Democracy yang diperkenalkan Sultan bukan sekadar jargon politik ramah lingkungan.
Di hadapan para duta besar dari Chile, Belarus, dan sejumlah perwakilan negara sahabat lainnya, ia menjelaskan bahwa gerakan ini merupakan upaya untuk mendinginkan suhu demokrasi Indonesia yang kerap memanas di tahun-tahun politik.
“Green Democracy bukan hanya tentang lingkungan, tapi tentang jiwa bangsa yang hidup selaras dengan alam dan nilai.
Ketika politik kehilangan nilai, yang lahir adalah kerakusan. Ketika pembangunan kehilangan keseimbangan, yang tumbuh bukan kemajuan, tapi kerusakan,” tegas Sultan, senator muda asal Bengkulu yang kini dikenal sebagai motor intelektual di balik sejumlah kebijakan inovatif DPD RI.
Dari Green Democracy ke Green Parliament
Dalam pidato singkatnya, Sultan menegaskan bahwa gagasan Green Democracy akan menjadi arah baru kelembagaan DPD RI.
“Dari Green Democracy, kami akan turunkan menjadi Green Parliament, Green Legislation, Green Diplomacy, hingga Green Economy dan Green Education. Karena masa depan demokrasi harus bersinergi dengan masa depan bumi,” ujarnya.
DPD RI saat ini tengah mendorong sejumlah rancangan undang-undang yang menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas kebangsaan. Salah satunya RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, yang akan menjadi payung hukum strategis dalam mengorkestrasi kebijakan lintas sektor terkait krisis iklim.
Empat RUU lain yang diusulkan DPD RI dalam Prolegnas 2025 — yakni RUU Pemerintah Daerah, RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU Daerah Kepulauan, dan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim — seluruhnya dirancang dengan semangat desentralisasi yang memperhatikan keseimbangan sosial dan ekologis daerah.
“Dunia tidak boleh hanya memanfaatkan isu iklim untuk keuntungan ekonomi. Regulasi harus hadir untuk mengatur arah dan moral pembangunan,” kata Sultan.
Ia juga menyinggung program Senator Peduli Pangan sebagai bentuk konkret komitmen DPD RI dalam menjaga ketahanan pangan berkelanjutan.
