Suara-Pembaruan.com — Mendagri Tito Wajibkan Siskamling Aktif Lagi, Kentongan Kembali Jadi Simbol Solidaritas
Riuh kentongan dan obrolan hangat di pos ronda mungkin segera kembali jadi pemandangan malam di gang-gang kota.
Pasca gelombang demonstrasi 28 Agustus 2025 yang berujung ricuh di sejumlah daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan instruksi tegas: kepala daerah wajib kembali menghidupkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).
“Ini arahan langsung dari pimpinan negara. Sistem ini bagus untuk kebaikan kamtibmas daerah masing-masing. Sayang, di banyak daerah sudah dilupakan,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional bersama kepala daerah se-Indonesia.
Instruksi ini bukan sekadar formalitas. Tito meminta para kepala daerah, khususnya di wilayah rawan konflik, untuk tidak meninggalkan daerah dan tetap siaga. Patroli warga secara bergiliran, menurutnya, terbukti ampuh mencegah gesekan sosial.
Dari Kentongan ke Program Nasional
Siskamling bukan barang baru. Tradisi ronda malam sudah dikenal sejak masa kerajaan, diperkuat di era kolonial, lalu diformalkan menjadi program nasional pada dekade 1980-an.
Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2007 bahkan masih mengatur pelaksanaannya secara rinci. Dulu, kentongan bukan sekadar alat pemanggil warga ketika bahaya datang, melainkan simbol solidaritas. Pos ronda, dengan kopi panas dan tikar lusuh, kerap menjadi ruang komunikasi sosial—kadang lebih efektif daripada forum resmi RT.
Kini, ketika pemerintah kembali menggulirkan kebijakan ini, ada harapan nilai kebersamaan itu ikut bangkit.
Resonansi Global
Kericuhan yang pecah di sejumlah kota besar pekan lalu bukan hanya membuat aparat kewalahan, tapi juga menarik sorotan internasional. Sedikitnya delapan negara mengeluarkan peringatan perjalanan ke Indonesia.
Situasi ini membuat pemerintah semakin menekankan stabilitas sosial sebagai fondasi diplomasi. “Keamanan berbasis masyarakat jauh lebih cepat mendeteksi masalah sebelum membesar,” ujar seorang pejabat Kemendagri.
Senjata Lama, Masalah Baru
Kebangkitan kembali Siskamling pasca pandemi, dan kini pasca demo ricuh, memperlihatkan satu hal: pola keamanan berbasis warga tetap relevan.
Siskamling menjawab persoalan baru dengan senjata lama—kolaborasi warga dan solidaritas lokal. Namun, pertanyaan besar tetap ada: sejauh mana kepala daerah mampu menindaklanjuti instruksi Mendagri?
Apakah Siskamling benar-benar hidup kembali, atau sekadar nostalgia kentongan dan ronda yang tinggal cerita?
Bagi sebagian warga, mungkin bukan soal keamanan semata, melainkan kerinduan pada ruang sosial yang mengikat mereka sebagai komunitas. Jika benar dijalankan, Siskamling bisa menjadi pagar keamanan sekaligus jembatan solidaritas yang kian rapuh di tengah masyarakat modern.
