[ad_1]
SuaraPemerintah.id – Meningkatnya aktivitas sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di beberapa daerah berdampak pada penurunan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
BLT Dana Desa hingga 8 Mei 2021 telah disalurkan ke 49.095 desa dari 74.961 desa dengan total dana sebesar Rp 2.266.497.600.000.
Hal tersebut diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat rapat koordinasi tingkat menteri yang dilakukan secara daring, terkait evaluasi dan percepatan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di Jakarta, Senin (10/5).
“Banyak sekali BUMDes yang sudah mulai menggeliat. Sehingga desa ini menggunakan dana desa untuk ekonomi produktif. Kemudian mereka melibatkan warga yang semula KPM (BLT Dana Desa) dilibatkan dalam aktivitas ekonomi produktif. Yang diperkirakan pendapatannya sudah cukup, sehingga dianggap tidak layak lagi menerima BLT,” terang Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Gus Menteri ini menerangkan bahwa penurunan KPM BLT Dana Desa juga disebabkan banyaknya KPM BLT yang telah masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Pasalnya, BLT Dana Desa yang diberikan sejak tahun lalu ini, bertujuan untuk menangani masyarakat desa terdampak covid-19 yang belum terdata di dalam DTKS.
Arahan dari Menko PMK (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), BLT Dana Desa diberikan untuk mengisi ruang kosong DTKS.
Sekarang DTKS sudah tertata bagus. KPM BLT Dana Desa sudah banyak masuk DTKS yang tadinya belum masuk,” ujar mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
[ad_2]
