Suara-Pembaruan.com — MPR Siapkan Sidang Pemilihan Wakil Presiden Pengganti Gibran, Yusril: Keputusan di Tangan Prabowo
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai mempersiapkan proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pimpinan MPR dijadwalkan menggelar rapat gabungan bersama alat kelengkapan MPR lainnya pada Jumat, 13 November 2026, untuk membahas persiapan sidang paripurna terkait pemilihan Wakil Presiden pengganti.
Rapat tersebut akan berlangsung pukul 14.00 WIB di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta.
Agenda ini menjadi tahapan penting setelah munculnya perkembangan politik dan konstitusional menyangkut pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
MPR sebagai lembaga yang diberi mandat konstitusi untuk memilih Wakil Presiden pengganti mulai menyiapkan mekanisme persidangan.
Di tengah persiapan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa kewenangan mengajukan calon Wakil Presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Yusril, Presiden memiliki keleluasaan untuk mempertimbangkan berbagai nama sebelum mengajukan dua calon kepada MPR. Pertimbangan itu dapat mencakup aspek hukum, politik, maupun hasil konsultasi dengan berbagai pihak.
“Sebetulnya larangan tegas sih tidak ada. Itu pertimbangan pada putusan Presiden,” kata Yusril ketika ditanya mengenai kemungkinan calon Wakil Presiden pengganti berasal dari luar partai politik koalisi pengusung pemerintah, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Prabowo Punya Kewenangan Mengajukan Dua Nama
Yusril menegaskan, penentuan calon Wakil Presiden bukan kewenangan partai politik ataupun lembaga lain, melainkan hak konstitusional Presiden.
Presiden, kata dia, dapat berkonsultasi dengan siapa pun sebelum mengambil keputusan. Namun, keputusan akhir mengenai dua nama yang akan diajukan kepada MPR tetap berada di tangan Prabowo.
“Saya tahu mekanisme pelaksanaannya normalnya seperti yang saya katakan tadi, itu pun ada di UU MD3. Tapi bagaimana semuanya kita serahkan kepada kebijaksanaan Presiden untuk memutuskan segala sesuatunya dan tentunya akan mendengar pandangan-pandangan dari segi hukum bagaimana seharusnya dipastikan,” ujar Yusril.
Pernyataan tersebut membuka ruang bagi munculnya berbagai kemungkinan dalam proses pencalonan. Termasuk kemungkinan Presiden mempertimbangkan figur yang tidak berasal dari partai politik koalisi pengusung Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.
Yusril memang mengakui bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjadi salah satu rujukan dalam mekanisme pengisian jabatan tersebut. Namun, ia tidak menyebut adanya larangan tegas yang secara mutlak menutup peluang calon dari luar koalisi.
Dengan demikian, persoalan asal-usul politik calon Wakil Presiden berpotensi menjadi salah satu aspek yang diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan Presiden.
Tenggat Konstitusi Menjadi Perhatian MPR
Secara konstitusional, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna. MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari setelah kekosongan jabatan tersebut.
Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pengisian jabatan itu juga diatur dalam UU MD3, termasuk Pasal 46.
Dalam mekanisme tersebut, Presiden memiliki waktu paling lambat 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR menjalankan kewenangannya untuk memilih satu di antara dua calon yang diajukan.
Artinya, proses ini tidak sekadar menjadi keputusan politik, tetapi juga harus mengikuti tahapan dan batas waktu yang telah ditetapkan konstitusi serta undang-undang.
Ujian Konsolidasi Politik dan Konstitusi
Persiapan rapat gabungan MPR pada 13 November 2026 menjadi sinyal bahwa lembaga tersebut mulai mengantisipasi tahapan kelembagaan dalam menghadapi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Namun, perhatian publik tidak hanya tertuju pada siapa figur yang akan dipilih. Proses pengajuan calon, dasar hukum pencalonan, serta hubungan antara Presiden dan partai-partai politik pengusung juga akan menjadi bagian penting dari dinamika politik berikutnya.
Di satu sisi, Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan dua nama. Di sisi lain, MPR memiliki tanggung jawab memilih Wakil Presiden melalui sidang paripurna.
Kedua kewenangan tersebut harus berjalan sesuai koridor konstitusi.
Pada akhirnya, pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar pergantian figur dalam pemerintahan. Proses ini menjadi ujian bagi konsistensi penyelenggaraan negara dalam menjaga kepastian hukum, legitimasi politik, dan kesinambungan pemerintahan.
Rapat gabungan MPR pada Jumat mendatang akan menjadi salah satu tahapan awal yang menentukan arah proses tersebut.
