[ad_1]
SuaraPemerintah.id – Komisi Informasi mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo membenahi layanan informasi publik. Kualitas sumber daya manusia (SDM) terus ditingkatkan.
Pembenahan dimulai dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi dan bimbingan teknis bagi Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Publik yang berlangsung di Oma Cafe Kabupaten Pohuwato, Selasa (25/5/2021).
Ketua KI Provinsi Gorontalo Idris Kunte mengatakan bimtek bagi PPID sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mengelola informasi publik. Hal itu sejalan dengan amanah Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 Tahun 2008.
“Kami apresiasi, support dan terima kasih kepada Pemprov Gorontalo khususnya Dinas Kominfo yang sudah menginisiasi kegiatan ini dalam rangka peningkatan layanan informasi kepada publik,” kata Idris yang hadir pada kegiatan tersebut.
Layanan bjb Digi Siap Puaskan Konsumen di Era Digital Pihaknya mengingatkan kepada pemerintah di daerah untuk senantiasa paham, peduli, dan menjalankan hak serta kewajiban terhadap layanan informasi dan dokumentasi publik.
Hal itu akan mendorong indeks keterbukaan informasi publik di Gorontalo semakin informatif setiap tahun.
“Kegiatan seperti ini sebagai keharusan untuk memastikan di setiap OPD punya SDM yang mumpuni, paham dengan regulasi, dan tersedianya data dan informasi. Ini menjadi tugas kami juga untuk mendampingi, mengawasi dan mendampingi badan layanan publik,” ujarnya.
Selain meningkatkan kualitas SDM PPID, Dinas Kominfo sedang membenahi ketersediaan informasi dan dokumentasi semua Organisasi Perangkat Daerah secara digital.
Kegiatan hari pertama diisi dengan evaluasi kinerja PPID, sementara hari kedua pemberian materi dari anggota KID Irwan Karim tentang Mekanisme Pelayanan PPID serta dari wartawan senior Rosyid Azhar tentang teknik penulisan berita.
Sebelumnya, Kepala dinas Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Gorontalo mengatakan, dari aspek pelayanan informasi digital masih kurang dan butuh dukungan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Dari aspek pemberitaan kita sudah cukup baik. Bahkan Pemprov Gorontalo beberapa tahun terakhir dinilai sangat kontributif untuk berita dan foto versi Kementrian Kominfo. Dari aspek pelayanan informasi digital ini yang masih kurang dan butuh dukungan semua OPD untuk memperbaiki,” imbuh mantan Karo Humas dan Protokol itu, Senin (24/5/2021).
Layanan informasi Pemprov Gorontalo, kata Masran, sebetulnya sudah cukup baik. Berbagai program kegiatan pimpinan dan OPD disalurkan melalui beragam media.
Meski begitu, ada indikator lain yang harus dipenuhi khususnya menyangkut layanan permintaan informasi publik secara digital.
“Informasi publik wajib diberikan secara digital dan diakses oleh publik. Keterbukaan informasi memberikan kesempatan seluas luasnya kepada masyarakat untuk mencari dan meminta data pemerintahan, pembangunan, keuangan dan hal lain selama data tersebut tidak termasuk kategori data yang dikecualikan,” ungkap Masran.
[ad_2]
