[ad_1]
Suara-Pembaruan.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan pemerintah terus berusaha melakukan pendalaman pasar keuangan guna meminimalisir dampak dari capital outflow atau aliran modal keluar asing. Di antaranya mewaspadai potensi penurunan daya dukung investor global untuk pembiayaan defisit fiskal dari sisi pasar Surat Berharga Negara (SBN).
Menkeu Sri Mulyani mengatakan ekspektasi pemulihan ekonomi yang cepat dan nyata memberikan dampak dari sisi inflasi yang meningkat di Amerika Serikat (AS) dan potensi response policy memicu outflow dari semua emerging market, termasuk Indonesia.
Hal ini dikatakan oleh Menkeu Sri Mulyani saat Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin, 14 Juni 2021.
“Saat capital outflow terjadi, itu menekan nilai tukar dan SBN. Kita terus berusaha melakukan pendalaman pasar sektor keuangan sehingga dampak dari spill over dari negara lain itu bisa diminimalkan,” katanya.
Sri Mulyani mengatakan pihaknya juga mewaspadai potensi penurunan daya dukung investor global untuk pembiayaan defisit fiskal dari sisi pasar SBN, sehingga pemerintah juga akan melakukan penguatan dari sektor fiskal dan potensi pembiayaan.
“Saat ini kami masih memiliki Surat Keputusan Bersama (SKB) dari Pak Gubernur (BI) yang bisa melakukan langkah sebagai standy buyer tapi kita perlu mengembalikan dan melakukan penguatan fiskal dan potensi pembiayaan,” ujar Sri Mulyani.
Kemudian Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga mewaspadai dampak dan kecepatan pemulihan sektor korporasi yang berbeda-beda akibat COVID-19. Menkeu mengatakan ada korporasi yang kontribusi pertumbuhannya tinggi dan ada yang masih rendah, sehingga KSSK melakukan analisa sektor rill untuk memetakan dampak yang ditimbulkan sektor rill dan korporasi.
“Hingga Mei, sektor korporasi belum mengalami pemulihan secepat yang diharapkan. Beberapa korporasi dengan pemulihan yang lambat berpotensi memberikan spill over ke sektor keuangan, seperti tourism,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, KSSK juga akan melakukan intervensi agar sektor keuangan, terutama perbankan, bisa memberikan fungsi intermediasi untuk mendorong pertumbuhan sektor riil. Menkeu mengatakan pemerintah tidak mungkin terus mengandalkan instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Karena berbagai sektor itu resiko, dampak, dan pemulihannya berbeda-beda, sektor perbankan mungkin memilih yang lebih aman dan ini akan menimbulkan resiko bahwa pemulihan ekonomi kita tidak merata,” ujar Sri Mulyani.
Lebih lanjut Menkeu menyampaikan dalam rangka membantu memulihkan perekonomian APBN didukung Bank Indonesia melalui SKB 1 dan 2 serta instrumen di sektor monter, kemudian OJK dari sisi regulasi untuk melakukan intermediasi sektor perbankan dan pembiayaan. KSKK, kata dia, akan terus mengawal kondisi perekonomian dan sektor keuangan yang dampak akibat COVID-19 lebih lama dibandingkan krisis finansial. (red/pen)
[ad_2]
