[ad_1]
“Ya, tadi sekitar jam 15.00, ketua umum MIPI PUSAT terpilih secara aklamasi yakni Dr. Bachtiar MSI Dirjend polpum Kemendagri,” kata Asri Hadi selaku Ketua Badan Kerjasama MIPI Pusat menjelaskan nahkoda baru dari MIPI (Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia).
Dr Bahtiar MSI Dirjend polpum Kemendagri yang terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum MIPI Pusat periode 2021-2026.
Pemilihan Ketua ini menjadi rangkaian acara dari Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI). Dimana diselenggarakan juga Seminar Nasional Quo Vadis Etika Pemerintahan Di Indonesia, berlangsung dari pagi hingga sore hari di Hotel Arya Duta Jakarta, Sabtu (5/6).
Asri Hadi yakin Bahtiar yang merupakan pria asal Bone, Sulawesi Selatan itu mampu membawa MIPI di situasi New Era.
Dosen senior IPDN itu menuturkan bahwa dirinya sudah lama mengenal Bachtiar. Ia merupakan sosok yang memiliki kemampuan dalam memimpin.
“Sejak menjadi mahasiswa di IIP, kemampuan Bachtiar untuk menjadi pemimpin di angkatannya sangat terlihat. Karirnya di Kementerian Dalam Negeri juga cukup menonjol, sampai sekarang menjadi Dirjend Polpum Kemendagri,” tutur Asri Hadi.
Sebelum Bahtiar naik jabatan sebagai Direktur Perundang-undangan Ditjen Polpum. Dia juga sangat paham terhadap peran media massa. Ia sempat menjadi Kepala Pusat Penerangan Kemendagri.
Sehingga kerjasama MIPI dengan Asosisasi Media Digital Indonesia (AMDI) dan Forum Pimpinan Media Digital Indonesia (FPMDI) bisa lebih terakselerasi dengan Ketum yang baru, disanding programnya yang mengikuti jaman.
Pria yang juga merupakan Bendahara Asosiasi Media Digital Indonesia serta dosen senior di IPDN menyebut MIPI dibentuk pada tanggal 22 Oktober 1991 di Jakarta.
MIPI adalah organisasi yang beranggotakan tiga unsur, yakni pakar ilmu pemerintahan, praktisi, dan pemerhati pemerintahan. Organisasi ini bertujuan mendorong pemerintahan yang efektif dan demokratis di Indonesia, baik pemerintahan nasional maupun daerah.
Sejauh ini, berbagai upaya telah ditempuh MIPI untuk mewujudkan tujuanya tersebut, diantaranya dengan menyosialisasikan gagasan-gagasan yang dimiliki, melakukan kajian dan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta melakukan berbagai seminar dan lokakarya.
MIPI juga menerbitkan jurnal tentang pemerintahan dan pengetahuan secara berkala. Kemudian juga menerbitkan buku tentang pemerintahan.
Di MUNAS MIPI dihadiri sejumlah undangan antara lain, mantan Rektor IIP Prof. Dr. Hj Ngadisah, M.A, Staf Khusus Mendagri Bidang Pemerintahan Prof. Mukhlis Hamdi, MPA, PhD, Ketua STIA LAN Jakarta Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA, Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri Dr. Bachtiar, M.Si, dan Sekjen KPU RI Drs. Bernad Dermawan Sutrisno, M.Si.
Tampak juga Pengurus Pusat MIPI serta Pakar Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag. Rer. Publ, (hadir secara daring), Wakil Ketua II Pengurus Pusat MIPI yang juga Pakar Ilmu Politik LIPI, Prof R. Siti Zuhro, MA, Ph.d, dan Kepala Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-Undangan Universitas Trisakti, dr. Trubus Rahardianyah, SH, MH, M.Si.
Muhammad Prof Ryass Rasyid kembali menyegarkan kembali pemahaman kita tentang pemerintahan. Bicara maksud dan tujuan dibentuknya negara dan pemerintahan juga menjaga ketertiban dan keteraturan.
“Pemimpin harus memberi arah kemana kehidupan Bersama, mengelola sumber daya kekuasaan (konstitusi, UU, peraturan, dan nilai-nilai kehidupan yang berlaku pada setiap komunitas),” kata Ryass Rasyid tentang simultan dan besinergi membangun kehidupan bersama.
[ad_2]
