Suara-Pembaruan.com — Di balik berbagai persiapan menuju Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, berkembang percakapan yang semakin serius di kalangan elite politik, aparat keamanan, hingga akademisi.
Pembicaraan itu bukan mengenai kemeriahan perayaan, melainkan kemungkinan munculnya gelombang demonstrasi besar pada Agustus 2026 sebagai akumulasi kekecewaan publik terhadap berbagai persoalan nasional.
Sejumlah sumber mengakui adanya kekhawatiran bahwa tekanan ekonomi, kontroversi kebijakan publik, dugaan korupsi, hingga komunikasi pemerintah yang dinilai tidak efektif dapat memicu konsolidasi berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, organisasi masyarakat sipil hingga kelompok profesi.
Pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pratama Institut, Ari Junaedi, mengatakan gejala tersebut tidak boleh dipandang sebagai agenda demonstrasi biasa.
“Kalau benar berbagai elemen masyarakat turun bersama, pemerintah harus membaca akar persoalannya, bukan hanya mempersiapkan pengamanan. Yang sedang terjadi adalah akumulasi rasa frustrasi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Ari, persoalan yang dihadapi pemerintah saat ini bukan semata-mata substansi kebijakan, melainkan semakin melemahnya kepercayaan publik akibat komunikasi yang tidak mampu menjelaskan arah kebijakan secara utuh.
Ia menilai masyarakat setiap hari disuguhi berbagai polemik, mulai dari dugaan korupsi yang belum tuntas, konflik antarpenegak hukum, kontroversi sejumlah program pemerintah, hingga persoalan ekonomi seperti tekanan nilai tukar rupiah, distribusi BBM, dan gangguan pasokan listrik.
“Kalau semua persoalan itu hadir bersamaan tanpa penjelasan yang mampu dipahami masyarakat, maka ruang publik akan diisi oleh spekulasi, kemarahan, dan disinformasi,” katanya.
Peran BAKOM Dinilai Belum Terasa
Dalam konteks tersebut, Ari menyoroti keberadaan Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) yang dibentuk untuk memperkuat komunikasi publik pemerintah.
Menurutnya, hingga kini keberadaan lembaga tersebut belum menunjukkan fungsi koordinatif yang kuat dalam membangun narasi pemerintah secara terpadu.
“Publik masih melihat komunikasi pemerintah berjalan sendiri-sendiri. Setiap kementerian berbicara dengan narasinya masing-masing. Bahkan tidak jarang muncul pernyataan yang saling bertentangan sehingga membingungkan masyarakat,” ujarnya.
Padahal, kata Ari, fungsi utama BAKOM semestinya bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan menjadi early warning system komunikasi pemerintah, memetakan persepsi publik, mengantisipasi potensi krisis, serta memastikan seluruh kementerian dan lembaga menyampaikan pesan yang konsisten.
“Kalau komunikasi pemerintah terkoordinasi dengan baik, isu-isu sensitif tidak berkembang liar di media sosial. BAKOM seharusnya mampu membaca gejala sejak dini, bukan baru bergerak setelah krisis membesar.”
Ia menambahkan bahwa dalam banyak negara, lembaga komunikasi pemerintah justru bekerja paling intensif sebelum muncul gejolak sosial, bukan sesudahnya.
Krisis Kepercayaan
Menurut Ari, tantangan terbesar pemerintah saat ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa pengalaman sejumlah negara, termasuk Nepal, menunjukkan gejolak politik biasanya diawali oleh akumulasi persoalan yang dianggap tidak pernah memperoleh respons memadai dari pemerintah.
“Indonesia tentu berbeda dengan Nepal. Sistem politik dan konstitusinya berbeda. Tetapi pelajaran yang bisa diambil adalah jangan pernah menganggap remeh akumulasi kekecewaan publik,” katanya.
Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya fokus pada pengamanan demonstrasi, tetapi juga memperbaiki kualitas komunikasi publik.
Menurut Ari, komunikasi yang baik bukan berarti membela seluruh kebijakan pemerintah, melainkan menjelaskan alasan kebijakan dibuat, mengakui kelemahan jika memang ada, sekaligus menunjukkan langkah konkret penyelesaiannya.
Dialog Lebih Penting daripada Narasi Defensif
Ari juga mengkritik sebagian pejabat negara yang masih menggunakan diksi emosional atau sarkastik ketika merespons kritik masyarakat.
Menurutnya, pendekatan seperti itu justru memperlebar jarak psikologis antara pemerintah dengan publik.
“Pemimpin negara harus menghadirkan ketenangan. Kritik adalah bagian dari demokrasi, bukan ancaman. Yang perlu dibangun adalah ruang dialog sehingga masyarakat merasa didengar.”
Ia menilai BAKOM semestinya menjadi simpul koordinasi komunikasi nasional yang mampu menyatukan pesan pemerintah, melakukan pemetaan isu secara cepat, serta memberi rekomendasi kepada Presiden mengenai persepsi publik yang berkembang.
“Kalau fungsi komunikasi berjalan efektif, demonstrasi mungkin tetap terjadi karena itu hak demokrasi. Tetapi eskalasi konflik dapat diminimalkan karena masyarakat merasa pemerintah hadir, mendengar, dan memberikan penjelasan.”
Sebagai penutup, Ari mengingatkan bahwa sejarah menunjukkan gejolak politik hampir selalu diawali oleh akumulasi persoalan yang tidak segera direspons.
“Yang harus dicegah bukan demonstrasinya. Yang harus dicegah adalah penyebab yang membuat masyarakat merasa tidak lagi didengar. Di sinilah komunikasi pemerintah, termasuk peran BAKOM, seharusnya menjadi garda terdepan dalam membangun kembali kepercayaan publik.”
