DISKUSI PUBLIK: ELITE PARTAI POLITIK DAN BENCANA
“Di Antara Citra, Pemilu 2029, dan Rakyat yang Terluka”
Suara-Pembaruan.com — Ketika banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, gempa, hingga erupsi masih menghantui berbagai daerah, sebagian elite politik nasional justru dinilai terlalu sibuk mempersiapkan panggung Pemilu 2029.
Kritik keras itu mengemuka dalam Diskusi Publik di UGM: Elite Partai Politik dan Bencana — “Di Antara Citra, Pemilu 2029, dan Rakyat yang Terluka”, yang digelar di UC Kampus UGM, Yogyakarta, Selasa, 15 September 2026.
Data resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 7 September 2026 mencatat 1.730 kejadian bencana sejak awal tahun. Karhutla menjadi kejadian terbanyak dengan 627 kasus, disusul banjir 543 kejadian, cuaca ekstrem 324, tanah longsor 105, kekeringan 101, gelombang pasang/abrasi 14, gempa bumi 13, serta tiga erupsi gunung berapi.
Angka tersebut belum termasuk luka sosial dan ekonomi yang ditinggalkan setelah bencana berlalu.
Enam provinsi tercatat mengalami karhutla cukup serius, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
Pada periode Juli-September 2026, perhatian publik juga tersedot oleh erupsi Gunung Anak Krakatau serta gempa berkekuatan 7,7 magnitudo di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tragedi saat peliputan erupsi Anak Krakatau bahkan menyisakan duka bagi dunia jurnalistik karena sejumlah pewarta dilaporkan hilang ketika menjalankan tugas.
Politik 2029 Menggema, Isu Bencana Tenggelam
Di tengah situasi tersebut, para pembicara diskusi menyoroti ironi politik nasional. Ketika masyarakat menghadapi ancaman bencana, elite politik justru dinilai semakin intens membangun citra dan mengatur strategi menuju 2029.
Konsolidasi partai, pelantikan pengurus daerah hingga cabang, pembentukan relawan, deklarasi dukungan terhadap figur potensial calon presiden, hingga manuver sejumlah tokoh menjadi tontonan politik yang semakin ramai.
Lembaga survei pun mulai memainkan perannya dengan mengotak-atik peta kandidat, kuda hitam, dan kemungkinan pasangan yang berpeluang memenangkan Pilpres 2029.
Pertanyaannya: di mana posisi korban bencana dalam kalkulasi politik tersebut?
Pengamat Politik UGM dan peneliti dinamika politik Indonesia, Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si., menilai partai politik telah terjebak dalam logika elektoral yang terlalu sempit.
“Partai politik lebih sibuk memoles citra di media sosial dan membangun koalisi untuk 2029. Bencana hanya menjadi komoditas sesaat, tiga hari ramai diberitakan lalu dilupakan,” kata Arie.
Menurut dia, bencana seharusnya menjadi persoalan politik jangka panjang karena menyangkut keselamatan warga negara.
Dari setiap bencana, kata Arie, masyarakat semestinya memiliki memori politik untuk menentukan pilihan dalam pemilu.
“Jika partai politik abai terhadap kesadaran penanganan bencana alam maka sama saja dengan mengubur dirinya sendiri,” tegasnya.
Bencana Jangan Cuma Jadi Konten Saat Kamera Menyala
Persoalan lain disampaikan Didik Krisdiyanto, S.Si., M.Sc., dari Pusat Studi Bencana Alam UIN Sunan Kalijaga.
Menurut Didik, Indonesia sebenarnya memiliki pengetahuan dan data yang cukup mengenai wilayah rawan bencana. Masalahnya bukan semata-mata kekurangan teknologi.
“Kita tahu daerah mana yang rawan banjir, longsor, gempa. Datanya ada. Tapi kebijakan mitigasinya tidak jalan. Anggaran dipotong, tata ruang dilanggar, dan parpol tidak pernah menjadikannya isu prioritas,” ujarnya.
Ia mengingatkan partai politik agar tidak hanya muncul ketika bencana terjadi dengan membawa bantuan, berfoto bersama korban, kemudian meninggalkan lokasi setelah sorotan media mereda.
Partai, menurut Didik, harus terlibat sejak sebelum bencana terjadi.
Caranya antara lain dengan mendorong legislasi mitigasi, mengawal anggaran kebencanaan, serta memastikan kader partai yang berada di eksekutif maupun legislatif bekerja serius untuk mengurangi risiko bencana.
“Syahwat Politik” Diminta Diredam
Diskusi yang dimoderatori Dr. Ari Junaed, S.H., M.Si., dari Nusakom Pratama Institute, itu juga menyoroti pentingnya menjadikan bencana sebagai isu politik yang etis, bukan sekadar persoalan teknis.
Forum yang dihadiri mahasiswa, akademisi, aktivis masyarakat sipil, relawan bencana, dan jurnalis tersebut kemudian menghasilkan sejumlah rekomendasi.
Pertama, partai politik diminta memasukkan agenda kebencanaan ke dalam platform dan AD/ART partai.
Kedua, DPR dan pemerintah didesak memperkuat anggaran mitigasi dan tidak menjadikannya korban efisiensi.
Ketiga, kader partai di daerah rawan bencana didorong aktif dalam sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat.
Keempat, isu bencana harus menjadi salah satu indikator kinerja politik, bukan sekadar alat mendulang popularitas.
Kelima, muncul seruan moral agar elite politik nasional meredam “syahwat politik” dan menghentikan atraksi politik yang dinilai lebih mengutamakan validasi ketokohan daripada kepentingan rakyat.
Forum juga mengkritik praktik menjadikan upacara adat sebagai event seremonial untuk memperkuat citra politik seorang tokoh. Partai politik, menurut forum, seharusnya menjadi tempat penyemaian kader yang memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar wadah bagi figur-figur bermasalah.
Pemilu 2029 atau Keselamatan Rakyat?
Pada akhirnya, diskusi tersebut mengembalikan pertanyaan kepada elite politik: apa yang sebenarnya sedang diperebutkan?
Kekuasaan 2029 masih tiga tahun di depan. Sementara bagi korban bencana, persoalan hidup terjadi hari ini.
Mereka berada di pengungsian. Kehilangan rumah. Kehilangan pekerjaan. Kehilangan anggota keluarga. Sebagian bahkan belum tahu kapan dapat kembali ke kehidupan normal.
Pemilu 2029 memang penting.
Tetapi bagi rakyat yang hari ini tidur di tenda pengungsian, keselamatan jauh lebih penting daripada baliho, survei, deklarasi, koalisi, dan manuver pencitraan.
Diskusi di Yogyakarta itu pun ditutup dengan satu pesan moral: kekuasaan yang abai terhadap penderitaan rakyat pada akhirnya adalah kekuasaan yang kehilangan legitimasinya.
#Elite Politik Sibuk Kejar 2029, Rakyat Dikepung Bencana: “Syahwat Politik Harus Direm!”
