[ad_1]
Suara-Pembaruan.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan pihaknya berkomitmen untuk mendukung akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan Indonesia yang salah satunya dilakukan melalui digitalisasi di bidang sistem pembayaran. BI akan terus melakukan reformasi regulasi dengan meluncurkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) sehingga mendorong industri melakukan pengembangan sistem pembayaran digital.
Hal ini diungkapkan oleh Perry dalam pembukaan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) serta Peluncuran Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Jakarta, Senin, 5 April 201.
“BI berkomitmen mendukung upaya bersama dalam mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan Indonesia,” katanya.
Terlebih lagi, Perry menyebutkan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) yang merupakan bentuk inovasi digitalisasi sistem pembayaran telah mampu menjadi game changer di tengah terbatasnya mobilitas masyarakat saat masa pandemi COVID-19.
Tak hanya itu, ia mengatakan pihaknya tahun ini akan mendorong inovasi digital melalui peluncuran fast payment yang bersifat 24/7 realtime untuk ritel payment menggantikan sistem kliring nasional.
“Kami juga sama industri perbankan dan asosiasi mendorong terus digitalisasi bagaimana digitalisasi perbankan tersambungkan dengan e-commerce dan marketplace melalui standarisasi open API,” jelasnya.
Kemudian tahun ini BI turut mendorong elektronifikasi bantuan sosial bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri sehingga bansos 4.0 mampu dipercepat hingga ke daerah.
Pihaknya memastikan BI akan terus melakukan reformasi regulasi dengan meluncurkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) sehingga mendorong industri melakukan pengembangan sistem pembayaran digital.
“Ini akan mempercepat perizinan, mendorong reformasi industri dan mendorong inovasi, serta mendukung manajemen risiko dan keamanan cyber,” katanya.
Menurutnya, melalui berbagai langkah tersebut dan sinergi yang kuat maka perkembangan ekonomi dan keuangan digital akan semakin baik.
Perry pun memprediksikan transaksi e-commerce akan naik dari Rp253 triliun menjadi Rp337 triliun atau tumbuh 33 persen dan uang elektronik akan naik dari Rp201 triliun pada 2020 ke Rp266 triliun atau tumbuh 32 persen pada 2021.
“Digital banking juga naik dari Rp27.000 triliun pada 2020 tumbuh 19 persen menjadi Rp32.200 triliun,” ujarnya.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan empat pilar utama dalam kerangka strategi ekonomi digital yang ditetapkan sesuai prioritas nasional dan program-program unggulan pemerintah.
Airlangga menyatakan kerangka strategi ekonomi digital ini disusun melalui diskusi bersama kementerian/lembaga dan stakeholder lain agar mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif dengan optimalisasi di sektor digital.
“Strategi itu disusun memperhatikan kompleksitas dan keterkaitan kebijakan antarotoritas serta kebutuhan para pemangku kepentingan di pusat dan daerah,” katanya (red/pen)
[ad_2]
