BPIP Telah Lama Gandeng K/L dalam penguatan Ideologi Pancasila

Suara-Pembaruan.com — BPIP Telah Lama Gandeng K/L dalam penguatan Ideologi Pancasila

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) aktif melakukan kerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga.

Kerjasama ini menyangkut penguatan Ideologi Pancasila yang dikemas dalam berbagai macam program. Seperti dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia, terkait implementasi Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila.

“BPIP bersama dengan Kemendikbudristek telah menyusun Buku Teks Utama dan Buku Referensi untuk Mata Ajar Wajib Pendidikan Pancasila untuk jenjang pendidikan PAUD/TK s.d. SMA yang di dalamnya melibatkan ratusan orang yang terdiri atas para Pakar Pancasila, Pakar Pendidikan, Pakar Hukum/Tata Negara, Pakar Ekonomi, Sejahrawan, Guru/Praktisi Pendidikan hingga Para Tokoh Lintas Agama,” kata Mahnan Marbawi, Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi BPIP dalam keterangan tertulis. Senin, (19/8).

Lebih lanjut, Marbawi menegaskan bahwa Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila telah ditetapkan melalui Keputusan Mendikbudristek RI No. 026/C/H/P/2023 dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila telah ditetapkan melalui Keputusan Mendikbudristek RI No. 069/H/P/2022.

Buku Teks Utama dan Buku Referensi untuk Mata Ajar Wajib Pendidikan Pancasila disusun dengan kandungan 70% aspek perilaku dan 30% aspek kognitif dengan tujuan untuk lebih memunculkan aktualisasi keteladanan yang berbasis dari nilai-nilai Pancasila.

“Penguatan Implementasi BTU Pendidikan Pancasila ini melibatkan juga Kementerian Agama dan Kemendikbudristek dalam hal pelatihan guru-gurunya,” terangnya menepis anggapan BPIP belum melakukan Kerjasama dengan Kementerian terkait.

Selain itu, BPIP juga melakukan Kerjasama dengan banyak perguruan tinggi dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik Pancasila. Tahun 2023 ada 2 (dua) universitas bekerjasama dalam program KKN Tematik Pancasila. Sebut saja 3.891 mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, 1.200 mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada terlibat dalam KKN Tematik Pancasila.

“Tahun 2024 sendiri angkanya naik menjadi 5.100 mahasiswa yang terlibat dalam program KKN Tematik Pancasila dari Universitas Semarang dan Universitas Diponegoro,” Jelas Marbawi.

Ditambahkannya, BPIP juga bekerjasama dengan Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional) dalam penguatan wawasan kebangsaan bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Selain concern dengan BTU, BPIP juga menginisiasi program diskusi terpumpun untuk menyuarakan (kritik) terkait masalah yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fenomena judi online, pinjaman online, korupsi dan etika demokrasi, hukum dan etika penyelenggara negara tak luput menjadi perhatian BPIP. Hal ini dilakukan dengan rencana BPIP menggelar diskusi terpumpun di beberapa kota untuk menyuarakan suara kritis terhadap etika dan Kerapuhan Karakter Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Berpenyelenggara Negara.

“Banyaknya Produk Hukum dan Kebijakan di otorisasi dan dijauhkan dari Nilai Etika. Banyaknya pejabat penyelenggara negara yang terjerat kasus hukum dan kasus etika.”

“Sistem birokrasi yang menyulitkan penerapan etika individu karena etchic of neutrality (Tindakan mengatasnamakan institusi) dan ethics of structure (bertindak atas nama jabatan),” tegas Marbawi menerangkan latar belakang pentingnya diskusi terpumpun tersebut.

Marbawi menambahkan, diskusi tersebut akan melibatkan banyak pihak akademisi, praktisi dan tokoh masyarakat. Tidak ketinggalan penyelenggara negara pun diikutsertakan.

Diskusi terpumpun itu sendiri akan dilaksanakan dibeberapa kota. Seperti Jakarta, Medan, Malang, Kupang, Makasar, dan Pontianak.

Sementara isu yang dibahas terkait: Politik Uang, Judi Online dan Pinjaman Online, Kekerasan Seksual dan Perundungan Kerusakan Ekologi, Problematika Akademis: biaya pendidikan, zonasi, jual beli gelar akademik, Karakter penyelenggaraan negara, Karakter integritas penegak hukum, Politik pembentukan peraturan perundang-undangan (karakter integritas pembentuk peraturan perundang-undangan).

Marbawi juga menjelaskan bahwa BPIP sejak beberapa tahun terakhir telah melakukan pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia.

“Indeks Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (IAP) merupakan ukuran yang dapat menggambarkan pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dalam proses pembangunan nasional. Ada 30 indikator yang dikembangkan dari lima sila Pancasila sebagai alat pengukuran IAP,” terangnya.

Lebih lanjut Marbawi menjelaskan BPIP juga telah membuat Arah Kebijakan dan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai dasar bagi kementerian dan lembaga dalam implementasi Pancasila.

Sesuai dengan Perpres No 7 tahun 2018, BPIP Menyusun arah kebijakan PIP adalah dokumen kebijakan implementasi PIP yang memuat: perencanaan, strategi implementasi, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian terkait implementasi dan aktualisasi ideologi Pancasila dalan kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat.

“Bekerjasama dengan Bappenas dan Kemendagri, telah disusun peta jalan PIP 2025 s.d. 2029 dengan melibatkan 47 K/L dan 38 Provinsi. Dan saat ini telah terhimpun 242 usulan program implementasi PIP dari 38 K/L dan 50 usulan program dari 38 provinsi yang dimasukan dalam Peta Jalan,” ungkap pria yang selalu memakai blankon ini. (red)