Gejala Apatisme Intelektual, Apa Kabar Para Cendekiawan? (Bagian 6) – Pilihan Editor

Lis judul di bawah ini, telah dibahas pada Bagian-bagian terdahulu. Ditampilkan agar pembaca dapat mengikuti konteks pembahasan Bagian 6 ini. Yakni:

Bab II Bagaimana Melihat 4 Isu Fundamental Bangsa (lihat Bagian 4)

2.1 Situasi Apatisme Intelektual 

2.1.3 Implikasi Apatisme Intelektual (lihat Bagian 5)

a. Senyapnya kritikan rasionalistik.

b. Tidak berubahnya predikat bangsa sebagai objek peradaban.

c. Lemahnya pondasi dan strategi pembangunan bangsa.

Bagian 6 ini, akan membahas subjek berikut:

d. Lemahnya performa kelembagaan, refleksi dampak fundamental.

Yang paling pas melihat keterkaitan apatisme intelektual atas lemahnya performa kelembagaan itu adalah dengan mencermati kinerja BUMN sepanjang usia kemerdekaan ini. Merupakan salah satu wadah pengabdian putra-putri intelektual terbaik bangsa. Berkesesuaian kodrat atas keduanya, peran kelembagaan dan pelaku, maka hal yang tepat jika dianggap peran kelompok intelektual menjadi tulang punggung aktivitas BUMN. Dan wajar jika adanya pandangan bahwa kinerja BUMN menjadi tanggung jawab sepenuhnya kelompok ini. 

Menurut penulis, apatisme intelektual juga melanda suasana kerja BUMN pada umumnya. Menjadi faktor tidak ideal bekerjanya mekanisme dan budaya “peer review“. Keadaan ini sangat berpotensi mempengaruhi kinerja BUMN. Kesuksesan bisnisnya sangat ditentukan oleh konsistensi dan persistensi dijalankannya prinsip-prinsip saintifik dan profesionalisme. Kedua prinsip ini sama-sama peduli atas berjalannya kemanfaatan sains dan teknologi bagi kepentingan publik. 

Penguasaan keduanya kunci bagi BUMN meningkatkan nilai tambah aktivitasnya. Sebaliknya, akan menjadi faktor pencegah utama terjadinya potensi kerugian perusahaan. Bisa dipastikan, berdasarkan prinsip kausalitas bahwa inefisiensi BUMN yang sering terdengar selama ini, pertanda lemahnya penguasaan BUMN atas kedua hal itu. Tentu bagi peminat telaahan ke-BUMN-an, hipotesa itu akan menjadi kajian menarik untuk menjadi suatu tesis pembuktian.

Juga sebagai korporasi berorientasi bisnis, kesuksesan itu juga ditentukan oleh ketepatan kalkulasi dan perencanaan bisnisnya. Dalam pengertian luas, aspek perencanaan itu juga bagian dari makna profesionalisme tersebut.

Berdasarkan hasil performa dan rendahnya interaksi dengan stakeholder, boleh dikatakan bahwa dalam eksistensinya BUMN seolah hidup dalam dunianya sendiri. Padahal sebagai korporasi yang mewakili kepentingan negara dan operasionalnya dijalankan oleh kalangan profesional pilihan, seharusnya kesehatan operasionalnya menjadi perhatian kalangan LSM dan asosiasi-asosiasi profesi terkait setiap saat. Baik pada fase awal dan pemrosesan, maupun fase akhir aktivitasnya.

Kebanyakan inefisiensi perusahaan ditemukan “sesudah kejadian”. Saat menjadi temuan audit. Seharusnya sejak inisiasi bisnis atau studi kelayakan, sudah menjadi diskursus publik. Pada tahapan inilah kontribusi dialog keintelektualitasan berperan besar bagi keberhasilan tahapan selanjutnya. Do It Right The First Time. Bahkan ada satu indikator inefisiensi operasional BUMN yang selalu diekspos oleh suatu lembaga internasional yang kredibel, sampai saat ini masih luput dari perhatian kalangan intelektual. 

Menurut Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat bersama DPR 8 Juli 2021, selama 10 tahun terakhir BUMN telah menyetor kepada kas negara sebesar Rp 3.295 triliun. Nilai itu sekitar 2,8% dari PDB. Meliputi pajak, dividen dan PNBP. Informasi itu menunjukkan bahwa peran BUMN dalam pembangunan nasional masih terbatas. Tentu nilai itu sangat kontras jika dibandingkan dengan kontribusi perusahaan negara China sebesar 40% dari PDB 2020.

Apalagi melihat masih defisitnya perdagangan komoditas besi baja, mesin dan kimia dasar (hasil produk teknologi dasar abad 19), besarnya peluang hilirisasi SDA dan pembenahan inefisiensi dan inefektivitas aktivitas bangsa serta tantangan kebutuhan strategis bangsa seperti energi, teknologi digital, penguatan profesionalisme, industri kelengkapan rumah tangga; seharusnya peluang ekspansi bisnisnya ke depan masih sangat terbuka lebar. Nilai 2,8% itu terlalu kecil bagi optimisme perjalanan bangsa ke depan. Perlu adanya terobosan pemikiran baru agar nilai itu dapat berlipat eksponensial. 

Atas dasar peluang dan perbandingan dengan pencapaian perusahaan negara China itu, maka keinginan meningkatnya nilai itu sebanyak 5 kali dalam waktu 10 tahun ke depan atau 15 kali dalam waktu 30 tahun ke depan bukanlah impian. Sesuatu yang masuk akal dan terjangkau. Negara kecil seperti Singapore saja sangat berminat menanamkan investasi di negeri kita. Dengan dukungan sumber daya bukan kepalang, termasuk adanya armada kapal selam. Padahal teritorial lautnya amat terbatas. 

Tentu untuk mengejar target ambisius pencapaian BUMN itu, perlu perubahan fundamental strategi pembangunan nasional kita. Selama 76 tahun perjalanan bangsa ini, konsolidasi 5 sektor pencerdasan bangsa (pendidikan, riset, profesionalisme, ketenagaahlian dan prosesor kecerdasan/perencanaan), masih jauh dari optimal. Ibarat magnet, ke-5 sektor tersebut mempunyai arah yang berbeda-beda. 

Atau ibarat proses belajar di ruang kelas, ke-5 murid yang sedang mendapat tugas bersama tetapi dengan pengawasan dan penjelasan blue print tugas dari guru yang terbatas. Padahal untuk menyelesaikan tugas itu, ke-5 orang murid itu harus berinteraksi secara intensif dan betul-betul memahami perintah tugasnya. Karena deskripsi tugas yang berbeda-beda, mereka harus menyadari apa dan kapan penyelarasan tugas harus dilakukan diantara anggota timnya itu. Dengan metafora sederhana ini, demikianlah gambaran global tantangan usaha pencerdasan bangsa kita saat ini.

Besarnya jurang antara realitas keterbatasan peran saat ini dan peluang bisnis tersebut, mengkonfirmasi terbatasnya pendayagunaan sumber daya dalam operasional BUMN seperti ilustrasi di atas. Dampak fenomena apatisme intelektual tersebut.

Seiring dengan target ambisius itu, sudah saatnya eksistensi BUMN saat ini yang merupakan produk peradaban dilihat dalam perspektif perkembangan peradaban. Agar kita dapat lebih mengenal peran sejatinya BUMN dengan kacamata objektif dalam konteks pembangunan bangsa.

Penulis membahasnya dengan 3 dalil peradaban, yaitu: Dalil Ke-4 (5 tahapan perkembangan kecerdasan SDM peradaban), Dalil Ke-6 (5 tipe peran kecerdasan peradaban) dan Dalil Ke-10 (relasi rangkaian fenomena). Dua dalil pertama sudah dibahas pada Bagian 3. Sedangkan dalil terakhir akan dibahas pada Bagian 14.

Dalil tentang tipe peran kecerdasan peradaban, akan digunakan membahas tipe peran kecerdasan intrinsik BUMN. 

Sedangkan dalil-dalil tentang tahapan perkembangan kecerdasan SDM peradaban, dan relasi rangkaian fenomena, digunakan untuk melihat peran BUMN dalam konteks proses pembangunan nasional.

1) Ekspektasi tinggi peran BUMN. Baik dalam konteks pengembanan amanah UUD45, maupun dalam perspektif peran kesejarahan perkembangan peradaban, BUMN seharusnya mempunyai posisi sentral sekaligus ujung tombak pembangunan nasional. China berhasil merancang perusahaan negaranya dalam perspektif peran kesejarahan tersebut.

Dalam pengembanan amanah UUD45 ada 2 pesan konstitusi yang terkait dengan eksistensi BUMN, yakni: melaksanakan agenda pencerdasan bangsa dan mengemban pelimpahan kewenangan negara.

Membaca pesan tersirat dari pasal 33 UUD45, penulis menafsirkan bahwa BUMN adalah instrumen negara yang paling pas menerima pelimpahan kewenangan negara itu untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, pengolahan cabang-cabang produksi yang penting, bumi, air dan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara. Penulis sungguh tidak ragu dengan interpretasi ini. Sebenarnya praktek pelimpahan kewenangan itu diam-diam sudah berlangsung lama. Namun terkesan adanya keraguan negara dalam mendefinisikan lingkup kerja/operasional BUMN. Setidaknya kesan itu tertangkap ketika membolak-balik laman Kementerian BUMN dimana tidak ditemukannya satu narasipun tentang pengembanan amanah negara itu secara eksplisit. 

Terkait dengan ekspektasi tinggi ini, publik layak bertanya pada penyelenggara negara, apakah kendala yang dihadapi negara dalam menterjemahkan pesan pasal 33 UUD45 itu? Apakah kita masih terikat dengan kesepakatan IMF 1998 yang mengarahkan kita pada swastanisasi dan terjadinya de-BUMN-isasi? Okelah pada saat itu posisi kita tidak menguntungkan. 

Namun kita harus pahami, kodrat perkembangan kecerdasan negara-negara Barat berbeda dengan negara berkembang. Barat sebagai pelopor kebangkitan peradaban, mendasari perkembangannya pada semangat eksplorasi pengembangan sains dan teknologi. Jika dihitung dari era Renaissance sampai Revolusi Industri, eksplorasi itu butuh waktu selama 4 abad. Baru memperlihatkan bukti bahwa setiap perkembangan sains dan teknologi menciptakan nilai tambah dan segmen pasar baru. Kolaborasi saintis dan kapitalis menjadi relasi simbiosis mutualisme. 

Berbeda dengan Jepang dan China, mengejar ketertinggalan itu dengan adopsi paket intelektualitas sains dan teknologi. Dengan kegigihan dan segala daya upaya. Agar berhasil, peranan negara sangat dominan. Konsep transformasi bangsa dengan mengutamakan kehendak negara suatu yang tepat terkait dengan usaha adopsi itu. Keberhasilan China membesarkan peran perusahaan negaranya, contoh the best practices peradaban. Seharusnya kita bisa tiru itu. Apalagi sudah menjadi amanah sejarah lahirnya proklamasi.

2) BUMN miniatur permasalahan bangsa. Idealnya 76 tahun pembangunan nasional mengikuti pola dan tahapan 9 fase kebangkitan peradaban Barat/modern. Tahapan itu bagaikan piramida perkembangan peradaban. Fase awal menjadi pondasi fase sesudahnya. Basis perkembangan ke-9 fase itu adalah “pembangunan kecerdasan atau kapasitas bangsa“. Basis ini kemudian penulis sebut sebagai tema kebangkitan peradaban Barat/modern. Akan dibahas detail pada Bagian 10, Fase Pembuktian.

Makna ke-9 fase itu, dipadatkan menjadi 5 tahapan. Penulis sebut sebagai Dalil Ke-4, tahapan perkembangan kecerdasan SDM peradaban. Terdiri dari: (a) kesadaran kecerdasan insani; (b) tegaknya etika dan terbangunnya mentalitas kapasitas insani; (c) pengembangan dan penguasaan iptek dan penjagaan kualitas aplikasi iptek; (d) penataan tata kelola; (e) aplikasi kapasitas pada aktivitas bangsa. 

Tahapan pertama dan kedua merupakan pondasi 3 tahapan berikutnya. Timbulnya Renaissance, eksisnya etika Protestan dan gerakan Humanisme the Enlightenment merupakan pondasi kebangkitan peradaban Barat.

Sebagai peminat bacaan sejarah, bekerjanya prinsip kausalitas antar suatu fenomena dengan fenomena lainnya sangat sering ditemukan. Bekerjanya mekanisme keterhubungan, kesatuan, keutamaan, keseimbangan dan keberlangsungan. Atas dasar mekanisme itu, penulis mendefinisikan Dalil Ke-10 tentang relasi rangkaian fenomena. Akan dibahas pada Bagian 14. Interpretasi penulis atas 9 fase kebangkitan peradaban Barat/modern dan 5 tahapan perkembangan kecerdasan SDM peradaban tersebut, berdasarkan prinsip Dalil Ke-10 tersebut.

Atas dasar pemahaman itu, menganalisa kondisi eksistensi dan peran BUMN saat ini dengan perspektif Dalil Ke-4 dan Dalil Ke-10 itu, penulis nilai merupakan pendekatan saintifik. Berpotensi menjadi diskursus ilmiah di kalangan intelektual.

Berdasarkan interpretasi operational mode-nya; profesionalisme, ketenagaahlian dan prosesor kecerdasan/perencanaan merupakan tipe peran kecerdasan intrinsik BUMN. Dalam perkembangan peradaban, ketiganya merupakan produk akhir peradaban. Hasil pengolahan/interaksi elemen-elemen peradaban di sisi hulu.

Dengan demikian eksistensi dan peran BUMN dalam konteks pembangunan nasional berada pada tahapan akhir. Tahapan itu disebut “aplikasi kapasitas pada aktivitas bangsa” menurut Dalil Ke-4. Dengan posisi itu, BUMN layak predikatnya disebut sebagai “end user“.

Jika konsisten dengan prinsip relasi rangkaian fenomena (Dalil Ke-10) tersebut, predikat “end user” harus dipandang sebagai wujud finishing touch dari 4 proses terdahulu. Kontribusi BUMN yang baru mencapai 2,8% dari PDB, kontras dengan kontribusi perusahaan negara China sebesar 40% PDB 2020, harus dipandang sebagai alarm bahwa ada permasalahan atas 4 tahapan pembangunan nasional sebelumnya menurut versi Dalil Ke-4 tersebut.

Indikasi lain, tingginya inefisiensi dan inefektivitas aktivitas bangsa termasuk praktik koruptif setidaknya selama 50 tahun terakhir ini, dalam konteks pemahaman Dalil Ke-4 tersebut bahwa itu pertanda belum kokohnya pondasi bangsa. Sepertinya kekuatiran timbulnya fenomena mentalitas menerabas yang diangkat ke publik oleh antropolog Prof. Dr. Koentjaraningrat pada periode 70-an itu, betul-betul terjadi.

Jika nanti akan adanya desakan publik agar dalam strategi pembangunan nasional dicantumkannya target ambisius pencapaian BUMN itu. Maka berdasarkan pada perspektif Dalil Ke-10 tersebut, tentu akan terbayang bahwa keinginan itu bukanlah hal sederhana. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. 

Perombakannya tidak bisa hanya sebatas teritorial aktivitas BUMN belaka. Harus dilihat dalam konteks konsekuensi eksistensi BUMN sebagai bagian dari ekosistem pembangunan bangsa berdasarkan pada pemahaman Dalil Ke-4 tersebut. 

Perombakan itu harus menjangkau sisi paling hulu aktivitas bangsa. Tidak cukup antara lain hanya dengan formula rutin seputar kebijakan PMN dan pergantian direksi belaka. Seperti yang telah berjalan selama lebih dari 20 tahun ini.

Juga harus meliputi penguatan kesadaran kecerdasan bangsa, penegakan etika dan pembangunan mentalitas bangsa. Seperti yang dilakukan Jepang, China, Korea Selatan dan Singapore pada awal transformasinya.

Namun penegasan “pembangunan kecerdasan atau kapasitas bangsa” sebagai tema pembangunan nasional, tidak kalah pentingnya. Mutlak dilakukan agar tidak ada lagi keraguan dalam menetapkan prioritas pembangunan yang mengutamakan cita-cita proklamasi. Pencerdasan bangsa.

Tentu menyampaikan solusi masalah bangsa, tidak pas dibahas detail disini. Rencananya akan menjadi kesimpulan akhir artikel bersambung ini.

Namun sebelum melangkah lebih jauh terkait keinginan ambisius itu, tidak ada salahnya jika isu BUMN dijadikan pintu masuk mengkaji permasalahan bangsa secara keseluruhan.

Terkait dengan prinsip ilmu statistik, bejana berhubungan kecerdasan, kontribusi ekonomi perusahaan negara China dan perspektif perkembangan peradaban, entitas BUMN layak disigi sebagai miniatur tantangan bangsa Indonesia saat ini. 

Ilmu statistik mengajarkan kita suatu prinsip bahwa kondisi mikro suatu keadaan merefleksikan kondisi makronya. Kondisi bangsa adalah kondisi makro terkait eksistensi BUMN. Jika subjek sampling analisis BUMN lebih ditujukan pada analisa populasi atas populasi, tentu hasilnya tidak sepenuhnya mewakili kondisi bangsa. Karena mayoritas populasi BUMN didukung kalangan intelektual. Namun jika subjek sampling itu ditujukan pada role model keberhasilan bisnis, hasilnya akan menggambarkan tingkat kemajuan kecerdasan bangsa. Apalagi jika penilaian sampling itu berpegang pada prinsip bejana berhubungan kecerdasan. Keberhasilan bisnis BUMN akan menjadi faktor pemicu penciptaan nilai tambah secara nasional. Seperti keberhasilan bisnis perusahaan-perusahaan negara China.

Posisi BUMN sebagai end user, pada sisi hilir aktivitas bangsa dengan kontribusi ekonomi sebesar 2,8,% dari PDB, akan berpotensi menjadi laboratorium telaahan masalah bangsa. Ini akan menjadi pendekatan terukur dan realistis. Dengan analisa kuantitatif akan teridentifikasi akar permasalahan BUMN sekaligus akar permasalahan bangsa.

Mirip dengan konsep pendekatan 20/80. Penganalisaan isu BUMN yang bobot ekonominya sebesar 2,8% akan mewakili 97,2% bobot ekonomi nasional.

Penelaahannya akan fokus pada sisi hilir aktivitas bangsa yang kualitasnya ditentukan oleh sisi hulunya. Dengan menggunakan prinsip dalil perkembangan kebangkitan kecerdasan peradaban modern. Seperti Dalil Ke-4 dan Dalil Ke-10 tersebut.

3) Tinjauan BUMN dalam perspektif pencerdasan bangsa. Pencerdasan bangsa merupakan amanah Pembukaan UUD45. Pada Bagian 2 telah dibahas bahwa kerangka agenda pencerdasan bangsa seperti yang dimaksud pada Pembukaan UUD45 mempunyai pemahaman yang identik dengan Dalil Ke-6, tipe peran kecerdasan peradaban. Terdiri dari: pendidikan, riset, profesionalisme, ketenagaahlian dan prosesor kecerdasan/perencanaan. Terkait dengan ekspektasi ambisius pencapaian BUMN itu, penulis mengangkat beberapa catat kecil berdasarkan konteks 5 sektor pencerdasan bangsa. Sebagai pembuka wacana menuju pada ekspektasi itu.

a) Tipe peran kecerdasan intrinsik BUMN. Sesuai dengan kodrat perannya, seharusnya 3 dari 5 sektor itu, melekat pada sosok BUMN secara langsung, yaitu: profesionalisme, ketenagaahlian dan prosesor kecerdasan/perencanaan. Ini merupakan core expertise-nya BUMN. 

(1) Makna profesionalisme bagi BUMN. Secara umum, profesionalisme bermakna fundamental baik bagi operasional BUMN sehari-hari, maupun demi keberlangsungan aktivitasnya ke depan. Berdasarkan interpretasi penulis atas sejarah kelahirannya, penulis mendefinisikan makna profesionalisme. Yaitu suatu usaha agar terjaganya kemanfaatan sains dan teknologi bagi kepentingan publik. 

Ketika kita menguasai makna “profesionalisme” itu dengan baik, maka kita akan berpeluang mendapatkan 2 senjata pamungkas mendukung kesuksesan aktivitas kita, yakni: meningkatkan nilai tambah dan mencegah atau meminimalkan terjadinya potensi kerugian dalam beraktivitas. Baik dampak penggunaan sains dan teknologi, maupun faktor kejadian alam. Makna “senjata” itu berdasarkan pengamatan penulis pada perkembangan eksponensial peradaban akibat berkembangnya kecerdasan peradaban dan berujung pada berkembangnya sains dan teknologi. Menjadi faktor pelipatgandaan nilai tambah peradaban. Suatu bukti empiris yang tidak terbantahkan.

Kontribusi BUMN pada ekonomi nasional sebesar 2,8% PDB itu, mengindikasikan bahwa praktik keprofesionalitasan masih menjadi tantangannya.

Pemahaman penulis tentang istilah profesionalisme ini, didapatkan ketika penelusuran sejarah kebangkitan peradaban Barat/modern yang terdiri dari 9 fase itu. Akan dibahas pada Bagian 10, II.2 Fase Pembuktian.

(2) Makna ketenagaahlian bagi BUMN. Dalam telaah perkembangan peradaban, profesionalisme dan ketenagaahlian berasal dari induk aktivitas yang sama, ketenagakerjaan dan aplikasi pengetahuan sains dan teknologi. Ketenagaahlian sudah dikenal sejak era Hipokrates, terkenal dengan sumpah kedokterannya itu. Sebetulnya seorang yang berpredikat tenaga ahli, seharusnya juga dianggap sebagai tenaga profesional. Seseorang yang mempunyai komitmen terjaganya kemanfaatan sains dan teknologi bagi kepentingan publik.

Namun berdasarkan the best practices masyarakat Uni Eropah, pengakuan kualifikasi profesional diatur dengan ketentuan khusus. Hanya perguruan tinggi dan asosiasi profesi tertentu yang diberi kewenangan memberikan pengakuan itu. Berdasarkan regulasi Parlemen Eropah the EU Directive 2005/36/EC.

Sejauh ini, penulis belum menemukan dokumen resmi yang mengatur tentang pengakuan kualifikasi profesional itu di negara kita. Seharusnya isu kualifikasi ini menjadi perhatian BUMN. Sekaligus menjadi misi BUMN sebagai pendorong agar semakin berkembang dan kuatnya profesionalisme di tanah air.

Rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia yang berada pada urutan ke-115 dunia pada 2019 menurut ILO, sedikit banyaknya mempunyai keterkaitan dengan peran BUMN dalam pembangunan nasional. BUMN belum berperan menjadi katalis agar tingginya produktivitas tenaga kerja.

(3) Makna prosesor kecerdasan/perencanaan bagi BUMN. Terminologi “prosesor kecerdasan” adalah salah satu subjek yang menjadi sorotan penulis. Metodologi khas dalam perencanaan dan tindakan ini, telah terbukti efektivitasnya dalam keberhasilan transformasi bangsa-bangsa Jepang, China, Korea Selatan dan Singapore. Kekhasannya, mengemukanya kecerdasan, kecerdikan, konsistensi dan persistensi dalam mendayagunakan sumber daya pembangunannya. 

Sepanjang artikel bersambung ini, terminologi ini telah dibahas empat kali. Masing-masing pada Bagian 2, Bagian 3, Bagian 4 dan Bagian 5. Rencananya juga akan dibahas pada Bagian 9, ketika mengulas eksistensi dan peran Bappenas sepanjang 76 tahun kita merdeka. 

Kekhasan dari metodologi proses kecerdasan ini mencakup pada 4 wilayah, yaitu strategi pemetaan masalah, metodologi, daya usaha maksimal dan dukungan kuat negara. Konsep metodologinya sederhana yaitu: “copy and paste“. 

Beberapa mile stone pencapaian transformasi Jepang yang dikenal yaitu: berhasilnya mengcopy sistem ketatanegaraan Barat, sistem keuangan/perbankan, membangun kekuatan militer, membangun standar engineering, memproduksi pesawat tempur, menjadi negara industri transportasi/elektronik/energi. 

Uraian lebih detail tentang “prosesor kecerdasan” akan diulas pada Bagian 18. 

Dari uraian di atas penulis mau mengatakan bahwa ditengah-tengah era kompetisi ketat saat ini, sudah saatnya kita menggunakan metodologi pembangunan yang sudah digunakan Jepang sejak 1½ abad lalu itu. Dimana intinya kapasitas kecerdasan, kecerdikan dan mentalitas tangguh bangsa digunakan sebesar-besarnya dalam setiap pendayagunaan sumber daya pembangunan nasional kita.

Sudah saatnya metodologi pembangunan nasional kita menggunakan cara-cara luar biasa dimana wilayah tipe peran prosesor kecerdasan bangsa menjadi leading sector menyatupadukan keempat wilayah tipe peran kecerdasan lainnya, seperti: pendidikan, riset, profesionalisme dan ketenagaahlian. Bahkan wilayah tipe peran riset harus ditingkatkan kapasitasnya dengan bantuan perangkat lembaga keinteligenan/pengintaian. 

Mari kita tinggalkan metodologi textbook perencanaan pembangunan versi abad 19 sebelum lahirnya Restorasi Meiji. Metodologi lama itu hanya cocok bagi negara-negara perintis kebangkitan peradaban Barat dimana penguasaan dan pengembangan iptek sudah sepenuhnya dalam genggaman mereka. 

Melihat tantangan bangsa saat ini, cara pandang baru atas pendayagunaan 3 wilayah tipe peran kecerdasan, yaitu riset, profesionalisme dan prosesor kecerdasan sudah sangat mendesak dideklarasikan. Agar segenap potensi kecerdasan bangsa dapat didayagunakan sepenuhnya. Agar wilayah tipe peran pendidikan dapat menciptakan wilayah tipe peran ketenagaahlian yang mampu menjawab tantangan bangsa saat ini dan ke depannya. 

BUMN sebagai end user dari proses perkembangan pembangunan bangsa tentu sangat berkepentingan atas perlunya pembaharuan cara pandang itu. Sudah seharusnya BUMN akan dimasukkan dalam jaringan perubahan itu. Jika itu akan terjadi. 

Menurut penulis, masih besarnya tantangan BUMN saat ini karena adanya kekosongan peran penyatupaduan keempat wilayah tipe peran kecerdasan itu. Seharusnya dilakukan oleh wilayah tipe peran prosesor kecerdasan (perencanaan). 

Di era suasana kompetisi tinggi dan ketat ini, tuntutan akan hadirnya budaya berkecerdasan dan berkecerdikan tinggi dalam aktivitas korporasi BUMN sudah menjadi keniscayaan. Bahkan hal itu hendaknya akan menjadi menjadi karakter sekaligus brand-nya BUMN. Dengan demikian diharapkan kumpulan usaha dan bisnis atas nama negara ini akan mampu merespons setiap peluang atau tantangan dengan pilihan kalkulasi bisnis terbaik dengan peluang keuntungan setinggi-tingginya dan kerugian serendah-rendahnya. 

b) Tipe peran kecerdasan ekstrinsik BUMN. Secara umum, sektor pendidikan dan sektor riset merupakan elemen ekstrinsik dari BUMN. Sebagai end user, posisi BUMN lebih pasif dalam penyelenggaraan atau pengembangannya. Namun sebagai pihak pemberi feedback kepada lembaga penyelenggara kedua sektor itu, BUMN mempunyai kepentingan dan peran strategis agar akan semakin matangnya eksistensi sektor-sektor itu. Sebaliknya, sebagai lembaga penyelenggara kedua sektor itu seharusnya secara aktif selalu monitor sejauhmana kemanfaatan atau tantangan yang dialami end user terkait. Idealnya, komunikasi dua arah yang intens antara kedua belah pihak itu seharusnya berjalan dengan baik dan terus menerus. Agar semakin meningkat dan matangnya kapasitas bangsa. Penulis menangkap kesan bahwa dialog yang ideal itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya, pada perayaan memperingati 100 tahun Perguruan Tinggi Teknik Indonesia, topik terkait dengan dialog tersebut tidak muncul. 

(1) Makna peran pendidikan bagi BUMN. Tentu sebagai end user sektor pendidikan, logis jika ekspektasi BUMN agar kualitas dan kualifikasi SDM sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja saat berjalan. Tidak memerlukan terlalu banyak penyesuaian antara dunia pendidikan dan ketenagakerjaan. 

Tantangan lain dunia pendidikan saat ini adalah bobot porsi teoritisi kurikulumnya masih lebih dominan daripada porsi aplikasinya. Terkesan subjek kurikulumnya tidak berorientasi pada pengembangan sumber daya pembangunan nasional. Dari sisi sejarah, kesan itu cukup beralasan semenjak peristiwa Malari 1974. Demonstrasi mahasiswa anti modal asing.

(2) Makna peran riset bagi BUMN. Menurut penulis prinsip Dalil Ke-10 tentang relasi rangkaian fenomena, juga berlaku atas relasi antar ke-5 sektor pencerdasan bangsa tersebut. Kelimanya bagai terhubung dalam satu bejana berhubungan kecerdasan. Namun sejauh ini, penulis belum melihat salah satu dari 5 sektor tersebut yang berperan sebagai pendongkrak kecerdasan bangsa. Agar bergerak naiknya kecerdasan bangsa secara signifikan. Menurut penulis, jika kinerja BUMN bisa menjadi role model keberhasilan bisnis dan berkontribusi dominan dalam perekonomian nasional, hal itu akan mengangkat keberhasilan ke-4 sektor pencerdasan bangsa lainnya.

Hipotesa itu didasarkan pada keberhasilan perusahaan-perusahaan negara China yang berkontribusi sebesar 40% dari PDB. Secara bersamaan setidaknya mendorong keberhasilan sektor-sektor pendidikan, profesionalisme dan perencanaan. Termasuk lebih tingginya pencapaian produktivitas tenaga kerja dari kita.

Menulis menilai sejauh ini sektor riset nasional kita belum berhasil membentangkan karpet merah penelitiannya yang mampu mendorong ekspansi bisnis BUMN. Malahan peluang bisnis yang ada di depan mata kita, tengah dimanfaatkan oleh investor asing dengan riang-gembiranya. Pertanda bahwa hal itu memang luput menjadi subjek riset dan perencanaan nasional kita. Setidaknya sejak 30 tahun lalu. Apakah fenomena kekosongan subjek itu masih terjadi?

#pencerdasanbangsa

Artikel yang akan datang: Gejala Apatisme Intelektual, Apa Kabar Para Cendekiawan? (Bagian 7) tentang – e. Kadar diskursus kehidupan bangsa lebih dominan pada aspek teknikal daripada isu fundamental bangsa. e1. Institut Teknologi Bandung (ITB). Ini kelanjutan dari 2.1.3 Implikasi Apatisme Intelektual.

Baca juga: Gejala Apatisme Intelektual, Apa Kabar Para Cendekiawan? (Bagian 1).