[ad_1]
SuaraPemerintah.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemeriksaan Semester II Tahun 2021 pada AKN V dan VI di Badung, Bali, Senin (14/6/2021).
Rakornis yang berlangsung selama dua hari ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi lintas satuan kerja (satker) pemeriksaan, terutama dalam rangka mengimplementasikan kebijakan pemeriksaan pada Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024.
Adapun rakornis juga akan membahas pelaksanaan pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional atas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Serta pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal atas pengoptimalan pendapatan asli daerah dan perizinan investasi.
Menurut Wakil Ketua BPK Agus Joko Promono, terdapat dua hal mendasar yang harus terus menerus diperhatikan dalam menyusun tema dan desain pemeriksaan. Pertama adalah kredibilitas dan reputasi BPK (BPK’s credibility and reputation). Kedua adalah keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholders’ engagement).
“Kedua hal tersebut tidak hanya akan berdampak pada peningkatan kredibiitas sebagai organisasi pemeriksa, namun juga berdampak pada manfaat yang lebih konkrit, yang dapat diberikan kepada para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dan arah pembangunan,” ungkap Agus, sebagaimana dikutip dari keterangan persnya.
Dirinya menjelaskan, hal mendasar pertama mencakup apakah yang dilakukan benar-benar dapat menciptakan atau membangun kredibilitas dan reputasi, satuan kerja dan individu profesional staf BPK.
Sedangkan, keterlibatan pemangku kepentingan meliputi apakah yang Instansi lakukan memerhatikan dan melibatkan kebutuhan serta tantangan yang dihadapi oleh pemangku kepentingan.
Sementara itu, Anggota VI BPK Harry Azhar Azis menjelaskan, pemeriksaan atas agenda pembangunan nasional, permasalahan lokal, dan isu internasional merupakan perwujudan bahwa pemeriksaan BPK turut mencapai tujuan negara.
Menurutnya, perhatian BPK terhadap isu publik menjadi upaya nyata untuk meningkatkan level kematangan organisasi menuju insight dan foresight tanpa meninggalkan level oversight yang memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
”Untuk itu, kita perlu terus menciptakan kondisi satker pemeriksaan, terutama di lingkungan AKN V dan AKN VI, agar saling bersinergi dan berkolaborasi. Hal ini menunjukkan bahwa merupakan organisasi pembelajar (the learning organization) yang melakukan perbaikan secara terus-menerus (continuous improvement),” tutupnya
[ad_2]
