[ad_1]
Suara-Pembaruan.com – Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah sedang mencari millennial untuk diajak beralih karier menjadi petani. Kebijakan tersebut merupakan gebrakan barunya, usai dilantik pada 26 Februari 2021 di Istana Negara.
Menurut Mahyeldi, pangan menjadi salah satu sektor yang kebal ketika dilanda pandemik COVID-19.
“Pertama, kami akan anggarkan alokasikan 10 persen anggaran dari APBD (untuk beri insentif bagi millennial) dan konsepnya akan mengarah ke pertanian modern, yang menggunakan brigade alat dan mesin pertanian.
Sehingga, jadi petani tidak harus berkotor-kotor dengan lumpur,” ujar Mahyeldi ketika berkunjung ke kantor IDN Times di kawasan Gatot Subroto, Jumat, 4 Juni 2021.
Mahyeldi berharap dengan menggunakan peralatan lebih modern, maka bisa meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Strategi kedua, kata kepala daerah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, yaitu Pemprov akan menjamin harga jual produk pertanian akan menguntungkan.
Dalam diskusi itu, ia mengaku tidak anti terhadap impor produk pangan. “Kalau dalam rangka untuk menutupi ketahanan pangan, itu gak apa-apa. Tetapi, kalau tujuannya untuk menjamin ketersediaan pangan dan dijadikan budaya kita, gak baik,” tutur dia.
Lalu, kapan kebijakan dukung millennial menjadi petani ini akan terwujud?
Salah satu langkah lainnya untuk memastikan produk pangan yang dihasilkan dibeli, maka Pemprov akan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus agro. “Kalau Bulog kan selama ini pilih-pilih, lebih karena ada tekanan bisnisnya,” kata pria yang sempat menjadi Wali Kota Padang sebanyak dua kali itu.
Mahyeldi mengatakan dengan adanya BUMD bisa menjaga stabilitas harga produk pangan agar tidak jatuh ketika produksinya berlimpah. Selama ini, ketika harga pangan turun malah didiamkan saja. Alhasil, petani merugi.
“Ya, kalau malah diserahkan semua (bebannya) ke petani ya mana millennial mau dan tertarik (bekerja jadi petani),” ujar dia.
Itu sebabnya, Mahyeldi menggandeng agar para pengusaha ikut terlibat dalam program ini. Tujuannya agar produk pangan tidak jatuh ke tangan tengkulak.
“Petani, tugasnya nanti bertani, cocok tanam lalu hasilnya ia jual. Gak mungkin dia jual sendiri, tetap butuh dibantu oleh para pengusaha,” ungkapnya.
Selain memberikan insentif kepada petani, Pemprov Sumbar juga berencana menyerahkan hal serupa ke pengusaha yang bersedia membeli produk petani millennial.
“Pemerintah akan membuatkan kebijakan yang ramah bagi mereka. Misalnya bagaimana barang yang sudah dibeli pengusaha bisa dibawa ke luar (Sumbar),” kata Mahyeldi memaparkan rencana kebijakannya ke depan.
Untuk membantu mewujudkan itu, Pemprov Sumbar berencana teken nota kesepahaman (MoU) dengan Provinsi DKI Jakarta. Tujuannya agar bisa memasok kebutuhan 154 pasar di ibu kota.
“Berapa triliun itu kebutuhannya dalam satu hari. Nah, nanti akan kita cek yang mana yang dapat kami bantu supply. Biasanya beras,” ujarnya.
Mahyeldi menyebut jumlah perantau asal Minang di Jakarta tergolong tinggi. Sementara, mereka biasanya memilih mengonsumsi beras dari Sumbar. “Itu nanti yang akan kita supply. Yang kami hadirkan termasuk nanti beras organik, bersih dan sehat,” kata dia.
Selain menjalin kerja sama dengan Gubernur DKI Jakarta, Mahyeldi juga berencana membangun kesepakatan dengan kepala daerah di Pulau Sumatra sendiri. Sebab, tak semua produk pangan bisa dipenuhi sendiri oleh penduduknya.
“Jadi, ayo bawa barang kita ke sana dan sifatnya barter. Jangan uang yang kita kasih,” tutur Mahyeldi.
[ad_2]
