Ekonomi

Krisis Beras di Negeri Penikmat Nasi

189
×

Krisis Beras di Negeri Penikmat Nasi

Sebarkan artikel ini


Meja makan keluarga-keluarga menengah ke bawah di Indonesia mencuri perhatian di tengah penghitungan suara hasil pemilu Februari lalu. Nasi, menu utama mayoritas warga yang biasa tersaji, menjadi masalah utama karena gangguan pasokan beras.

Berkurangnya beras di pasaran, yang berimbas pada naiknya harga komoditas ini, bukan sesuatu yang tiba-tiba. Pakar pertanian dari Universitas Gadjah Mada, Prof Dwidjono Hadi Darmanto ingat betul, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah memperingatkan dampak cuaca ekstrem el nino, sejak pertengahan 2023 atau delapan bulan yang lalu.

“El Nino ini kan kering, air enggak ada. Harusnya Desember awal itu sudah mulai ada yang tanam. Tapi ini karena Desember belum hujan, jadi enggak ada yang bisa tanam, tanamnya baru mulai Januari. Sehingga sekarang di petani tidak ada gabah,” kata dia mengupas penyebab naiknya harga beras dari pangkalnya.

Karena tidak ada panen, harga gabah naik hingga Rp7 ribu perkilo, yang memicu naiknya harga beras. Jika tidak ada hambatan besar, panen baru akan dimulai akhir Maret, dan memungkinkan suplai beras ke pasar.

Data menunjukkan, 98,35 persen rumah tangga di Indonesia mengonsumsi beras, yang menjadikan Indonesia di posisi keempat sebagai negara penikmat nasi terbesar di dunia.

Dwidjono menyebut, kondisi ini seharusnya diantisipasi, karena BMKG sudah memberi peringatan. Impor beras hingga 2 juta ton yang dilakukan saat ini tidak akan mencukupi, sehingga harga cenderung naik. Dia menyebut, ada kesalahan perencanaan dari pemerintah.

“Karena perencanaannya mungkin dasarnya masih memperkirakan Desember masih bisa tanam. Tapi kan ternyata tidak bisa. Tanamnya mundur, sehingga panennya mundur. Itu kesalahan dari perencanaan,” tegas dia.

BMKG berkali-kali memperingatkan tentang dampak el nino sejak pertengahan 2023 lalu. Analisis lembaga ini menyebut, pada 2023 fenomena el nino akan mengakibatkan kemarau di 63 persen wilayah Indonesia, termasuk Sumatra,

Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan. “Diperkirakan musim kemarau ini akan lebih kering dibandingkan tiga tahun sebelumnya,” ucap Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG, A Fachri Radjab, dalam penjelasannya pada Juli 2023 lalu, seperti dikutip VOA.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang diharapkan bisa mengantisipasi kejadian seperti ini, tambah Dwijono, ternyata tidak efektif.

Defisit Beras Dalam Negeri

Krisis beras terjadi karena pasokan yang kurang. Badan Pangan Nasional dalam penjelasannya menyebut, el nino menurunkan produksi beras yang dampaknya terasa dua hingga tiga bulan setelahnya. Penurunan produksi, mengakibatkan defisit bulanan neraca beras pada Januari dan Februari di 2024 ini. Impor merupakan jalan keluar satu-satunya.

“Importasi ini merupakan alternatif pahit, tapi harus kita lakukan. Kita sama-sama ketahui kondisi produksi padi nasional menurun akibat dampak climate change dan el nino. Dampaknya kita rasakan beberapa bulan setelahnya, sehingga awal 2024 ini terjadi defisit bulanan neraca beras,” kata Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya yang termuat di laman resmi lembaga tersebut.

Stok Cadangan Beras Pemerintah(CBP) di Perum Bulog minimal harus aman di angka 1 juta ton. Sepanjang 2023, stok CBP terjaga selalu di atas 1 juta. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) sudah mencatat, Indonesia mengalami defisit beras pada Januari-Februari 2024. Minus Januari 2024 adalah 1,61 juta ton dan Februari 1,22 juta ton, sehingga total defisit beras 2,83 juta ton.

Dalam rilis bulanan BPS pada 1 Maret, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M Habibullah juga mengupas harga beras.

“Kenaikan harga beras terjadi di semua rantai distribusi,” ujar dia.

Harga beras eceran pada Februari 2024, naik sebesar 5,28 dibanding bulan Januari, dan baik sebesar 19,28 persen jika dibandingkan dengan harga pada Februari 2023.

“Secara umum, kenaikan harga beras terjadi di 37 provinsi,” tambah Habibullah, yang artinya hanya satu provinsi mampu menekan harga beras.

BPS menyebut, pada Februari 2024, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp14.525,00 per kg, naik sebesar 6,31 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp14.162,00 per kg atau naik sebesar 7,39 persen. Sedangkan rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan sebesar Rp13.664,00 per kg atau naik sebesar 4,65 persen.

Dengan harga tersebut di tingkat penggilingan, harga beras di tingkat konsumen bisa mencapai Rp 17 ribu hingga Rp 20 ribu tergantung wilayah dan jenis berasnya.

Sepanjang 2023, Indonesia menghasilkan 31,10 juta ton beras, turun sebesar 439,24 ribu ton dibandingkan 2022 yang sebesar 31,54 juta ton. Data global menempatkan Indonesia sebagai konsumen beras dengan kebutuhan sekitar 35,3 juta ton pertahun.

Periode Januari−April 2023 produksi beras Indonesia sebesar 12,98 juta ton. BPS memperkirakan, periode yang sama tahun ini angka produksi hanya mencapai 10,71 juta ton beras, turun 2,28 juta ton atau 17,52 persen.

Semata El Nino?

Pada 1 Februari 2024 lalu, ketika menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat miskin di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jokowi menyinggung kemarau panjang yang membuat stok beras menipis.

“Bantuan itu diberikan karena ada yang namanya musim kering yang panjang, sehingga harga beras menjadi naik, itu di seluruh dunia. Dulu, waktu keadaan normal, kita beli beras di semua negara bisa. Sekarang ini beras mereka pegang semua untuk rakyatnya sendiri-sendiri. Sehingga apa? Harga beras karena suplainya berkurang, harga beras menjadi naik,” kata dia di depan warga.

Ucapan senada, dia ulang kembali di gudang Bulog Batangase, Maros, Sulawesi Selatan, pada 22 Februari 2024. Saat memberikan bantuan pangan, Jokowi menyebut langkah ini sebagai salah satu upaya pemerintah menghadapi kenaikan harga beras.

“Karena ada perubahan musim, ada el nino, dan itu dialami bukan hanya negara kita, tapi negara lain juga mengalami hal yang sama harga beras naik,” ujarnya.

Namun, tidak semua setuju penekanan Jokowi tergadap el nino, sebagai faktor dominan dalam krisis beras ini. Anggota Komisi IV DPR, Johan Rosihan misalnya, menyebut ini sebagai kegagalan pemerintah dalam produksi beras dan buruknya tata kelola beras mulai dari hulu sampai ke hilir.

“Kita menyayangkan pernyataan Presiden Jokowi yang tidak bisa memberi solusi atas kenaikan harga beras bahkan hanya menyalahkan perubahan cuaca, sehingga produksi berkurang dan harga beras menjadi naik. Saya tegaskan persoalan beras tidak sesederhana itu,” kata Johan dalam pernyataan untuk media di Jakarta, Rabu (28/2).

Johan juga menilai, impor beras yang selama ini merugikan petani dan masyarakat menjadi penyebab rusaknya kemandirian pangan nasional.

Salah satu penyebab turunnya produksi padi yang berimbas pada anjloknya produksi beras, adalah menyusutnya lahan untuk menanam tanaman ini.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, BPS, serta Badan Informasi dan Geospasial sejak 2018 telah bekerja sama dalam penghitungan luas panen dengan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA) dengan memanfaatkan teknologi citra satelit.

Survei KSA mencatat, realisasi luas panen padi Januari-Desember 2023 mencapai sekitar 10,21 juta hektare. Angka itu turun 238,97 ribu hektare dibanding 2022 yang sebesar 10,45 juta hektar. Luas panen padi pada Maret 2023, yang merupakan masa puncak, sebesar 1,65 juta hektare, padahal Maret 2022 luasnya masih mencapai 1,76 juta hektar.

Perkiraan total luas panen padi pada Januari−April 2024 adalah 3,52 juta hektar, turun 693,90 ribu hektare atau 16,48 persen dibandingkan luas panen padi pada Januari−April 2023 yang sebesar 4,21 juta hektar.

Salah satu faktor penurunan luas panen, adalah karena petani saat ini belum tentu mau menanam padi. Choirul Anam, petani sekaligus aktivis pertanian di Blitar, Jawa Timur kepada VOA menyebut, menanam padi kadang justru membuat petani rugi.

“Kalau kita menanam padi dengan luas lahan 2 ribu-3 ribu meter, ya enggak cukup untuk mengembalikan modal saja. Untuk biaya panen saja sudah 10 persen dari hasil produksi. Belum biasa budidayanya. Kalau dihitung-hitung, tidak ada untungya menanam padi,” kata dia.

Akibat dampak el Nino, masa tanam padi yang biasanya dimulai bulan Desember bergeser menjadi bulan Januari, sehingga panen pun ikut mundur. (Foto ilustrasi: VOA/Nurhadi)

Sampai saat ini, mayoritas petani masih mau menanam padi di musim hujan, karena hanya itu yang bisa ditanam dan menjadi keahlian mereka sejak lama. Dia menyebut itu sebagai langkah untuk petani sekadar bertahan hidup.

Salah satu faktornya, menurut Choirul, adalah karena kebijakan pemerintah yang tidak pernah membela petani padi. Dia menyebut, pemerintah selalu berat sebelah. Ketika harga tinggi, pemerintah mengimpor beras hingga harga turun. Namun ketika harga rendah, pemerintah tidak memberikan subsidi bagi petani.

“Permasalahan petani di seluruh daerah hampir sama,” tegas Choirul.

Dia memberi contoh, saat panen raya tiba, harga gabah bisa tertekan hingga Rp3000-Rp3500 perkilo. “Padahal, biaya produksi empat ribu limaratus sampai empat ribu tujuh ratus perkilo,” ujarnya.

“Kalau kebijakan pemerintah selalu seperti itu, bisa juga petani kapok untuk nanam padi, kalau harus terus begitu,” tambah Choirul.

Pembenahan Berbagai Sisi

Keluhan Choirul diamini Prof Dwidjono Hadi Darmanto, yang menekankan pentingnya subsidi langsung bagi sektor ini.

“Yang kita khawatirkan, petani tidak mau menanam padi. Seperti sekarang, jarang petani yang mau menanam kedelai, kareka kedelai impor itu jauh lebih murah harganya, daripada biaya produksinya di Indonesia. Ini dikhawatirkan juga terjadi pada padi,” tegasnya.

Dwidjono menyebut, harga beras ideal ada di kisaran Rp15 ribu-Rp17 ribu perkilo, dengan harga gabah antara Rp 6 ribu- Rp7 ribu perkilonya. Negara semestinya memberikan bantuan pangan, kepada rakyat yang tidak mampu membeli besar dalam kisaran harga ini.

Dia melihat ada perbedaan kondisi di tiga sektor pertanian, yaitu hulu, tengah dan hilir, yang mempengaruhi pilihan tanam petani.

“Petani itu sudah susah. Di sektor hulu seperti pabrik pupuk atau pabrik benih, perusahannya kaya. Di sektor pengolahan hasil pertanian, itu juga perusahaannya kaya-kaya. Tapi petaninya kok miskin terus. Ini pasti ada yang salah,” ujar dia.

Sejumlah langkah perlu diambil, kata Dwidjono.

“Perbaiki irigasi, karena irigasi Indonesia itu jaringannya hampir 60 persen rusak. Otomatis kalau ada kekeringan pasti kena sekali,” katanya.

Irigasi memegang kontribusi sekitar 20-25 persen terhadap produkivitas. Penekanan perlu diberikan pada irigasi tersier dan kuarter, atau bagian jaringan irigasi yang langsung bersentuhan dengan sawah petani. Sayangnya, sejak tahun 1980-an, pemerintah justru melimpahkan tanggung jawab pengelolaan irigasi tersier-kuarter kepada petani.

Persoalan pupuk juga harus diselesaikan. Dwidjono sejak lama mengingatkan, pupuk bersubsidi tidak efektif sampai ke petani, karena pemerintah justru mengarahkan subsidi ke pabrik pupuk.

“Di China, subsidi pupuk langsung diberikan kepada petani. Petani membeli pupuk sesuai harga pasar, tetapi menerima pengembalian dana pembelian dari pemerintah melalui bank-bank, diganti 50 persen,” ujar Dwidjono.

Dampaknya, Indonesia kini justru mengimpor sejumlah komoditas dari China.

Tambah Subsidi dan Pompanisasi

Bukannya memperbaiki skema pemberian subsidi, pemerintah justru sekadar menambah besaran anggaran terkait persoalan ini. Usai bertemu presiden pada 26 Februari lalu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memastikan ada penambahan pupuk subsidi pada 2024.

“Tadi dalam rapat, atas arahan dan keputusan bapak Presiden, jumlah kuantum pupuk dari anggaran 2024 sebesar 4,7 juta ton dinaikkan menjadi 9,55 juta ton,” ujar Mentan.

Sehari kemudian, terkait kebutuhan air, yang dilakukan adalah memompa air sungai, dan bukannya memperbaiki saluran irigasi. Keputusan ini merupakan hasil koordinasi Menteri Pertanian, Universitas Pertahanan, BNPB, dan kementerian PUPR.

“Untuk mengantisipasi dampak El Nino yang terjadi saat ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, kita akan lakukan pompanisasi sungai-sungai terbesar di Pulau Jawa,” kata Amran.

Pompanisasi sungai ini diharapkan mengaliri lahan 1 juta hektar, masing-masing separuh di Jawa dan separuh di luar Jawa. Saat ini, pompanisasi telah dilakukan di Sungai Bengawan Solo dan Cimanuk. Selain sungai, yang akan dipompa adalah sumur dangkal dan sumur dalam di tengah lahan-lahan pertanian yang kering. [ns/uh]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *