[ad_1]
SuaraPemerintah.id – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengklaim, realisasi investasi di luar pulau Jawa yang lebih tinggi pada 2020 lalu berhasil mencetak sejarah pasca reformasi.
Saat itu, realisasi investasi di luar pulau Jawa mencapai Rp417,5 persen atau setara 50,5 persen.
“Pertama kali terjadi di Indonesia untuk investasi di luar pulau Jawa itu lebih besar dari pulau Jawa. Baru pertama kali di Republik Indonesia pasca reformasi sebesar 50,5 persen dengan total Rp 415 triliun,” keras dia dalam Rakornas Hipmi secara virtual, Sabtu (19/6).
Mantan Ketua Umum Hipmi itu mengungkapkan, bahwa alasan utama investor lebih memilih berinvestasi di luar Pulau Jawa akibat telah tersedianya sejumlah infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi.
Menyusul, kerja keras Pemerintah Jokowi untuk memacu pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa untuk menarik minat investor.
“Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur lima tahun kemarin di bawah Jokowi-JK telah menambah ruang-ruang para investor untuk melakukan investasinya. Dan sekarang terjadi di luar Jawa.
Oleh karena itu, dia meyakini, manfaat investasi ke depannya tidak hanya menekankan pada aspek pertumbuhan ekonomi semata. Tetapi juga menitikberatkan pada pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
“Jadi, masa depan investasi Indonesia tidak hanya ada di pulau Jawa saja. Masa depan Indonesia juga di luar Jawa dan kita mulai,” tukasnya.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan kebijakan pembangunan pada 2022 akan diarahkan untuk pemerataan dan menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa.
Langkah strategis ini dilakukan dalam upaya pemulihan ekonomi sekaligus mengurangi ketimpangan antar wilayah di Indonesia.
“Pengembangan wilayah fokus beberapa upaya untuk mempercepat pemulihan dampak covid-19 dan mengurangi kesenjangan yang perlu terus dioptimalkan,” ujar Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Bappenas RI, Rudy Soeprihadi Prawiradinata dalam Rapat Panja bersama Banggar, Rabu (16/6).
Kebijakan pembangunan pada 2022 juga diarahkan pada keunggulan kompetitif wilayah untuk meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah. Adapun Bappenas meargetkan sedikitnya ada tujuh wilayah prioritas.
“Target target dituangkan dalam masing maisng seperti wilayah ada 7 program, wilayah sumatera, jawa bali, nusa tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan program priroitas pembanguunan wilayah Papua,” tuturnya.
Dia mengatakan arah kebijakan pembangunan wilayah tersebut sejalan dalam RPJMN 2020-2024 dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Selain percepatan pemulihan dampak pandemi, pemerintah juga akan melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi.
[ad_2]
