[ad_1]
Suara-Pembaruan.com – Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Teluk Tomini harus akuntabel dari sisi lingkungan hidup, sumber daya manusia, dan tentu saja memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna dalam kegiatan Regional Meeting Kawasan Teluk Tomini dan Maluku Utara, di Gorontalo, Sabtu (12/6).
Ketua BPK mengatakan dengan potensi yang dimiliki Teluk Tomini, seharusnya pembangunan ekonomi di kawasan tersebut dapat sejajar dengan kawasan lainnya yang lebih maju khususnya di Pulau Sulawesi sendiri. Karena itu, kehadiran KEK Teluk Tomini diharapkan dapat menguntungkan investor dan masyarakat setempat serta tidak menimbulkan peningkatkan kesenjangan kesejahteraan masyarakat.
“Sesuai dengan semangat SDG’s tentang no one left behind, maka diharapkan hasil dari pembangunan KEK Teluk Tomini harus dinikmati semua lapisan masyarakat yang tinggal di Kawasan Teluk Tomini dan dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah,” ungkapnya dalam kegiatan bertema “Revitalisasi Teluk Tomini Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk Peningkatan Ekonomi dan Investasi Pedesaan” tersebut.
“Prinsip utama good governance yang harus diterapkan dalam pembangunan KEK Teluk Tomini adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan aspek keamanan (safety and security), lingkungan hidup serta keberlanjutan antar generasi,” tambahnya.
Sebab, hal terpenting dalam reformasi keuangan negara adalah meningkatnya kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang mencerminkan pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) dan clean government.
Sementara itu, Ketua BPK dalam keynote speech-nya menyebutkan, tidak semua KEK berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Menurutnya, pada pengembangan KEK di berbagai negara, terdapat beberapa kendala yang kerap membayangi.
Selain faktor infrastruktur, Agung Firman menjelaskan, kualitas perencanaan dan roadmap pembangunan yang tidak terintegrasi, serta masalah ego sektoral dari para pengelola KEK atau pemangku kepentingan menjadi penyebab program KEK kurang efektif. Selain itu, koordinasi juga menjadi permasalahan yang harus diatasi, hal ini mengingat KEK Teluk Tomini adalah lintas provinsi.
“Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kapasitas sumber daya manusia di pedesaan yang kurang memadai. Selain itu, faktor interkonektivitas antar daerah juga masih dipandang sebagai kekurangan,” ujar Ketua BPK pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Hadir dalam Regional Meeting Kawasan Teluk Tomini dan Maluku Utara ini antara lain Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK Dori Santosa, Rektor Universitas Negeri Gorontalo Eduart Wolok, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, serta para Kepala Daerah se-Teluk Tomini dan Maluku Utara. Pertemuan yang diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah dan desa yang berada dalam kawasan Teluk Tomini tersebut diharapkan melahirkan kesepakatan yang menjadikan Teluk Tomini sebagai Kawasan Ekonomi Khusus berbasis pedesaan.
[ad_2]
