Suara-Pembaruan.com — ERA DISRUPSI MENUNTUT PERAN JURU BICARA INTEGRATIF DALAM ARSITEKTUR KOMUNIKASI PUBLIK
Era disrupsi digital telah mengubah lanskap komunikasi publik secara fundamental. Perubahan pola konsumsi informasi, berkembangnya berbagai kanal komunikasi, serta meningkatnya kecepatan penyebaran informasi membuat peran juru bicara semakin strategis.
Juru bicara tidak lagi sekadar bertugas menyampaikan pesan pimpinan. Lebih dari itu, juru bicara dituntut mampu mengelola komunikasi strategis, membangun kepercayaan publik, menerjemahkan kebijakan, sekaligus merespons dinamika informasi yang berkembang sangat cepat.
Persoalan tersebut menjadi salah satu bahasan dalam peluncuran dan bedah buku Juru Bicara: Perspektif Manajemen Komunikasi Politik di Era Disrupsi, karya Prof. Marlinda Irwanti Poernomo dan Benny Siga Butarbutar, M.Si., yang digelar di Antara Heritage Center, Jakarta, Jumat (11/9).
Dalam keynote speech-nya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari mengatakan perubahan lanskap komunikasi publik membuat keberadaan juru bicara semakin penting, khususnya dalam membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Menurut Qodari, ketika masyarakat memperoleh informasi dari semakin banyak kanal dan tingkat kepercayaan terhadap berita menghadapi berbagai tantangan, komunikasi pemerintah tidak dapat lagi dipandang sekadar sebagai aktivitas penyampaian informasi.
“Dalam ruang media seperti itu, diam bukanlah sikap netral. Ruang informasi tidak pernah kosong. Ketika negara tidak menjelaskan kebijakannya, selalu ada pihak lain yang akan menjelaskan versi mereka,” ujar Qodari.
Ia juga menekankan bahwa prinsip satu suara dalam komunikasi pemerintah tidak berarti seluruh komunikasi harus disampaikan oleh satu orang. Yang lebih penting adalah adanya konsistensi dalam angka, istilah, fakta, dan narasi yang disampaikan pemerintah.
Menurut Qodari, konsistensi tersebut menjadi penting karena masyarakat berhadapan dengan arus informasi yang sangat beragam. Ketidaksamaan informasi antarlembaga dapat menimbulkan kebingungan dan pada akhirnya memengaruhi tingkat kepercayaan publik.
Pada kesempatan tersebut, Qodari juga menyoroti keunikan buku Juru Bicara yang mempertemukan dua perspektif dari latar belakang berbeda.
Marlinda Irwanti datang dari dunia akademik sekaligus politik. Ia merupakan guru besar ilmu komunikasi, mantan penyiar TVRI, dan mantan anggota DPR RI.
Sementara Benny Butarbutar membawa pengalaman panjang dari dunia jurnalistik, komunikasi korporasi, pemerintahan, dan hubungan masyarakat. Selama lebih dari dua dekade di ANTARA, ia pernah menjadi Managing Editor Investigative Reporting dan Kepala Biro Tokyo. Ia kemudian berkiprah di Garuda Indonesia dan Citilink, menjadi penasihat komunikasi di Bulog, Sekretaris Jenderal PERHUMAS, serta sempat menjabat sebagai Deputi I di Badan Komunikasi Pemerintah sebelum memimpin kantor berita ANTARA.
Buku yang diterbitkan Rajawali Pers tersebut mengulas perkembangan peran juru bicara dalam menghadapi perubahan lanskap komunikasi politik dan publik di era digital.
Marlinda Irwanti mengatakan juru bicara tidak dapat hanya diukur dari kemampuan berbicara di depan publik.
“Bagi saya, juru bicara bukan sekadar orang yang pandai berbicara. Peran juru bicara dapat dianalogikan seperti seorang dirigen dalam sebuah orkestra yang memiliki peranan sangat penting.”
Ia menjelaskan bahwa seorang juru bicara harus mampu mengorkestrasi berbagai pesan dan kepentingan agar komunikasi institusi tetap berada dalam arah yang sama.
“Buku ini menawarkan peran juru bicara sebagai Chief Reassurance Officer, bukan orang yang membuat masalah tampak tidak ada, tetapi orang yang membuat masyarakat percaya bahwa masalah yang nyata sedang dihadapi dengan serius,” ucap Marlinda Irwanti.
Kedua penulis menempatkan buku tersebut sebagai upaya untuk melihat profesi juru bicara secara lebih luas. Juru bicara tidak hanya membutuhkan keterampilan menyampaikan pesan, tetapi juga harus memahami strategi, politik, etika, serta tanggung jawab kepada publik.
Benny Siga Butarbutar mengatakan kompleksitas peran tersebut menuntut seorang juru bicara memiliki kapasitas yang lebih luas.
“Peran juru bicara semakin kompleks. Empat elemen yang harus dimiliki oleh juru bicara integratif, yaitu leadership communication, sense making, stakeholder communication, dan pemahaman strategic decision making, sehingga memiliki dampak berkelanjutan yang positif,” ujar Benny.
Menurut Benny, juru bicara bukan hanya penyampai informasi, melainkan aktor strategis yang turut membentuk persepsi publik, mengelola krisis komunikasi, serta menjaga kredibilitas dan legitimasi institusi yang diwakilinya.
Pendekatan dalam buku tersebut memadukan perspektif manajemen komunikasi, ilmu politik, psikologi massa, dan etika. Pembahasan tidak berhenti pada aspek teknis profesi juru bicara, tetapi juga mengangkat berbagai dilema yang muncul dalam praktik komunikasi politik dan pemerintahan.
Di antaranya adalah bagaimana juru bicara menyeimbangkan tanggung jawab kepada pimpinan dengan tanggung jawab kepada publik, tuntutan kerahasiaan dengan kebutuhan transparansi, serta fungsi persuasi dengan risiko bergesernya komunikasi menjadi propaganda.
Dengan pendekatan multidisipliner tersebut, buku Juru Bicara: Perspektif Manajemen Komunikasi Politik di Era Disrupsi menawarkan peta jalan untuk memahami profesi juru bicara secara lebih komprehensif di tengah perubahan lingkungan komunikasi.
EMPAT PERSPEKTIF MEMBEDAH PERAN JURU BICARA
Pembahasan buku menghadirkan empat perspektif yang saling melengkapi, yakni perspektif akademik, pemerintah, korporasi dan praktisi komunikasi publik, serta media.
Diskusi dipandu oleh Corporate Communication Director Kompas, Glory Oyong, sebagai moderator.
Dari perspektif akademik, Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik Prof. Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si., menilai juru bicara harus ditempatkan di arus utama perubahan sosial dan memperoleh akses langsung kepada pimpinan institusi.
“Selama juru bicara tidak mendapatkan akses langsung, maka juru bicara hanya ada dalam peran simbolik yang tidak memiliki dampak signifikan. Menjadi juru bicara membutuhkan proses internalisasi, dengan memahami peta pikiran dan prioritas pesan yang ingin disampaikan,” ujarnya.
Perspektif pemerintah disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Fifi Aleyda Yahya.
Dalam pandangannya, salah satu kekuatan buku tersebut adalah keberhasilannya menggeser cara pandang terhadap profesi juru bicara. Juru bicara tidak lagi ditempatkan sekadar sebagai penyampai pernyataan resmi, tetapi sebagai personifikasi institusi, penerjemah kebijakan, penghubung antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus arsitek kepercayaan publik.
Sementara itu, Ketua Umum PERHUMAS Boy Kelana Soebroto membawa perspektif korporasi dan praktisi komunikasi publik.
Menurutnya, makna juru bicara saat ini telah berkembang jauh melampaui fungsi tradisional sebagai penyampai informasi.
Juru bicara bukan lagi sekadar orang yang berdiri di depan podium, membaca pernyataan resmi, atau menjawab pertanyaan media. Ia berkembang menjadi pemimpin makna (leader of meaning), penjaga legitimasi organisasi, penghubung antara kepemimpinan dan masyarakat, sekaligus penjaga kepercayaan yang menjadi salah satu aset paling berharga bagi setiap institusi.
Dari perspektif media, Wakil Pemimpin Umum 2 Harian Kompas Paulus Tri Agung Kristanto mengatakan juru bicara tidak boleh diposisikan sebagai humas yang hanya bertugas mencari alasan.
Menurut dia, juru bicara bukan “tukang les” yang jago menghindar, bukan “tukang las” yang menyambung-nyambungkan berbagai hal sekadar untuk menjawab pertanyaan publik, dan bukan pula “tukang los” yang melepaskan informasi sekenanya.
Juru bicara, kata Paulus, harus mampu menghadirkan sosok institusi dan pemimpin yang memahami persoalan sekaligus memiliki strategi komunikasi.
Dengan demikian, juru bicara bukan hanya berbicara atas nama institusi, tetapi juga membawa kredibilitas, karakter, dan marwah institusi serta pemimpin yang diwakilinya.
Peluncuran dan bedah buku Juru Bicara: Perspektif Manajemen Komunikasi Politik di Era Disrupsi pada akhirnya menegaskan bahwa profesi juru bicara telah memasuki babak baru.
Di tengah derasnya arus informasi, juru bicara dituntut bukan sekadar mampu berbicara, tetapi mampu membaca situasi, menerjemahkan kompleksitas, mengorkestrasi pesan, membangun kepercayaan, dan memastikan komunikasi institusi tetap memiliki arah.
Dalam arsitektur komunikasi publik era disrupsi, juru bicara tidak lagi berada di belakang podium. Ia berada di tengah pertarungan makna, persepsi, dan kepercayaan publik.
