[ad_1]
SuaraPemerintah.id – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menyampaikan (KPC-PEN) mengatakan, hingga 11 Mei 2021 realisasi dana program Pemulihan Ekonomi Nasional telah mencapai Rp172,35 triliun atau sebesar 24% dari pagi.
“Terkait realisasi pemulihan ekonomi, realisasi dana pemulihan ekonomi ini sudah direalisasi sampai 11 Mei itu sebesar Rp172,35 triliun atau 24% dari pagu,” kata Airlangga saat memberikan keterangan pers usai rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/5/2021).
Menurut Airlangga, realisasi dana PEN mencakup Program Kesehatan sebesar Rp24,9 triliun (14,2% dari pagu), program Prioritas sebesar Rp 21,8 triliun (Rp17,6% dari pagu), program Dukungan UMKM dan Korporasi Rp 42,03 triliun (21,7% dari pagu), dan program Insentif Usaha sebesar Rp 26,83 triliun (47,2% dari pagu).
Selanjutnya, realisasi program Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebesar Rp 56,79 triliun atau 37,8% dari pagu senilai Rp 150,28 triliun, dengan rincian realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 48,19%, Kartu Sembako 38,20%, Bantuan Sosial Tunai sebesar 98,39%, dan BLT Desa sebesar 17,41%.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, secara spasial perekonomian di sejumlah daerah di telah menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Airlangga menyebutkan, ekonomi di 10 provinsi telah mencatatkan pertumbuhan positif, di mana kenaikan tertinggi terjadi di Provinsi Papua yaitu sebesar 14,28%, menyusul Maluku Utara (13,45%), Sulawesi Tengah (6,26%), Daerah Istimewa Yogyakarta (6,14%), Sulawesi Utara (1,87 %), Papua Barat (1,47%), Kepulauan Bangka Belitung (0,97 %), Riau (0,41 %), Nusa Tenggara Timur (0,12 %), dan Sulawesi Tenggara (0,06 %).
“Di dalam catatan kami, juga terlihat beberapa daerah menyumbangkan pertumbuhan terbesar, antara lain tentunya sepuluh provinsi besar yang menyumbang sekitar 77,71 %,” kata Airlangga.
Ia mengatakan, pertumbuhan tersebut didorong sejumlah sektor yang secara spasial tumbuh positif di sebagian besar provinsi, di antaranya sektor pertanian, pengadaan listrik, pengadaan air, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, dan jasa kesehatan.
Selain itu, lanjutnya, adanya kebijakan peniadaan mudik juga telah mendorong peningkatan belanja masyarakat di wilayah aglomerasi.
[ad_2]
