Viral  

Oligarki Militer Diperbincangkan dan Viral di Masyarakat Indonesia


MajalahTime.com — Sebutan Oligarki menjadi viral,  Karena beberapa pengamay militer menyebut, oligarki sedang terjadi di organisasi Militer.

Benarkah Oligarki di tubuh militer?

Melansir Thoughtco, “Oligarki” berasal dari kata Yunani “oligarkhes”, yang berarti “sedikit yang memerintah”.

Jadi, oligarki adalah struktur kekuasaan yang dikendalikan oleh sejumlah kecil orang, yang dapat terkait dengan kekayaan, ikatan keluarga, bangsawan, kepentingan perusahaan, agama, politik, atau kekuatan militer.

Semua bentuk pemerintahan, seperti demokrasi, teokrasi, dan monarki dapat dikendalikan oleh oligarki.

Adanya konstitusi atau piagam formatif serupa tidak menghalangi kemungkinan oligarki memegang kendali yang sebenarnya atas pemerintahan.

Hal ini dipaparkan oleh pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi.

Situasi yang sedang terjadi dalam lembaga militer di kita, pihak yang berpengaruh bisa membuat bintang seseorang bisa cemerlang.

“Kalau soal mertua (Jenderal Andika, Jenderal Dudung, Mayjen Maruli), ya itu hanya salah satu faktor saja. Karena bagaimanapun dalam realitas ketimuran kita, soal bibit, bebet dan bobot selalu jadi pertimbangan,” ujar Khairul Fahmi,

Yang menjadi viral dan diperbincangkan di masyarakat, Khairul menegaskan, ada peran dari pihak – pihak yang berpengaruh, sedang mendisain.

Sepanjang proporsional dan tak mengabaikan kapabilitas personal maupun aturan main maka hal ini (pihak yang berpengaruh) masih bisa dipahami.

Karena pada dasarnya para pemimpin, para tokoh pasti mempunyai kriterianya sendiri juga dalam memilih menantu.

“Seperti kyai, tentu berharap punya menantu santri yang cakap dan menonjol, yang dpt diproyeksikan akan membanggakan di kemudian hari,” paparnya.

Khairul mengakui soal adanya oligarki memang menjadi problem (masalah) yang serius. Karena hampir semua sektor di negara Indonesia ada peran oligarki.

Hal ini tentu menjadi ancaman bagi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Untuk menghindari oligarki maka kuncinya ada di pusat kekuasan.

“Sepanjang para oligark diberi ruang, ya akan selalu terbuka peluang bagi mereka untuk mengambil peran signifikan alias cawe-cawe.”

Ditambah dengan masih kuatnya praetorianisme di kalangan militer yang dipantik juga oleh kegenitan rezim dan para politisi.

“Ya, sulit untuk menghilangkan peran dan pengaruh oligarki, di tubuh militer sekalipun. Ini yang memprihatinkan,” tandasnya.

Pengamat politik dari Universitas 17 Agustus 45 (Untag), Fernando Emas mengakui, belakangan ini memang sangat kentara pengangkatan beberapa petinggi di TNI terkesan sangat tidak mengedepankan profesionalitas.

Para petinggi militer diangkat karena hubungan kekerabatan dan keluarga dengan para petinggi negeri atau yang memiliki kedekatan dengan penguasa.

Seperti pengangkatan Andika sebagai Panglima yang terkesan sangat dipaksakan karena menantu Hendro Priyono, yang dekat dengan Presiden Jokowi dan Megawati.

Begitupula pengangkatan Dudung Abdurachman yang dianggap kedekatan dengan salah satu partai penguasa.

Maruli Simanjuntak yang sudah diprediksi disiapkan menjadi Pangkostrad dan juga disiapkan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Dudung Abdurachman.

Kabarnya, bahkan dipersiapkan sebagai Panglima TNI karena sebagai menantu Luhut Binsar Panjaitan.

“Sehingga sangat wajar kalau banyak pihak menganggap bahwa oligarki menguasai TNI dalam menentukan jabatan penting dan strategis,” jelasnya.

Fernando menilai, dengan adanya oligarki di militer maka dampaknya sangat minim prestasi, seperti Andika yang sampai saat ini masih belum berhasil dan gagal dalam menyelesaikan persoalan KKB di Papua.

Bahkan sejak kepemimpinan Andika sebagai Panglima menewaskan dari warga sipil dan TNI karena memang tidak memiliki kemampuan dan strategi untuk menyelesaikan persoalan Papua.

“Dampak dari oligarki di TNI merusak reformasi TNI yang dibangun sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru,” tandasnya.

Pengangkatan yang bukan mengedepankan profesionalitas.

“Akhirnya hanya untuk kepentingan ambisi pribadi sehingga institusi berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi,” masih dalam pendapat Fernando.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.