[ad_1]
Suara-Pembaruan.com – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemPUPR) membeberkan target realisasi peningkatan kualitas perumahan, sebagaimana yang termaktub dalam kebijakan sektor perumahan di RPJMN 2020-2024.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan KemPUPR, Eko D. Heripoerwanto menjelaskan, dalam kebijakan sektor perumahan di RPJMN 2020-2024 itu, pemerintah berencana meningkatkan jumlah perumahan layak dari sebanyak 56,75 persen pada 2019 lalu.
“Sampai setidaknya di akhir tahun 2024 nanti diharapkan bisa menjadi 70 persen,” kata Eko dalam telekonferensi, Selasa 15 Juni 2021.
Karenanya, Eko pun menegaskan bahwa upaya ini bukan hanya tanggung jawab bagi pihaknya semata, tapi juga membutuhkan peran aktif dari para stakeholder terkait lainnya.
“Baik apakah itu pihak pengembang ataupun pihak perbankan, dan para stakeholder terkait lain,” ujarnya.
Eko menambahkan, upaya itu nantinya juga akan mengiringi sejumlah capaian pemerintah lainnya di sektor perumahan. Misalnya terkait kinerja realisasi KPR bersubsidi dan BP2BT tahun 2015-2020.
Di mana, dapat dilihat bahwa untuk kinerja Bank BUMN yang tertinggi memang masih dipimpin oleh BTN. “Karena mereka berhasil merealisasikan sebanyak 887.105 unit rumah di sepanjang 2015-2020,” kata Eko.
Capaian itu pun diikuti oleh BNI dengan 42.497 unit rumah, kemudian BRI dengan 9.838 unit rumah, dan Bank Mandiri sebanyak 5.944 unit rumah.
Sementara untuk kinerja bank BUMN Syariah, posisi terbanyak realisasi KPR bersubsidi itu dipegang oleh BTN Syariah dengan 125.304 unit rumah, dan diikuti oleh Bank Syariah Indonesia sebanyak 37.128 unit rumah.
Kemudian, lanjut Eko, dalam kategori Bank Swasta Nasional, posisi realisasi kinerja tertinggi dipegang oleh Bank Artha Graha, dengan 18.458 unit rumah.
“Diikuti oleh BRI Agro sebanyak 699 unit rumah, lalu KEB Hana sebanyak 280 unit rumah, Bank Mayora sebanyak 37 unit rumah, dan BTPN sebanyak 3 unit rumah,” ujarnya.
[ad_2]