[ad_1]
SuaraPemerintah.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), telah melakukan sejumlah langkah terkait adanya jual beli data kependudukan. Seperti diketahui setidaknya 279 juta data penduduk diperjualbelikan. Tawaran jual beli itu dilakukan oleh akun bernama “Kotz” di Raid Forum.
Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi mengatakan, bahwa Raid Forums teridentifikasi sebagai forum yang banyak menyebarkan konten yang melanggar perundang-undangan di Indonesia.
“Sehingga website tersebut, termasuk akun bernama Kotz sedang dilakukan proses pemblokiran,” katanya dikutip dari pers rilisnya, Sabtu (22/5/2021).
Tidak hanya itu, Kominfo juga memblokir tautan-tautan data di beberapa alamat website.
“Tautan untuk mengunduh data pribadi, yakni tautan data di bayfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com kesemuanya telah dilakukan pemblokiran,” ujarnya.
Dedy mengatakan, bahwa Kominfo telah mengidentifikasi jumlah data yang lebih besar. Selain itu juga memperluas investigasi terhadap sekitar 1 juta data yang diklaim sebagai data sampel oleh penjual.
“Dari hasil investigasi secara acak terhadap sekitar 1 juta data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kominfo dan BSSN perlu melakukan investigasi lebih mendalam bersama dengan BPJS Kesehatan,” pungkasnya.
Dedy menjelaskan, sesuai dengan amanat PP 71 tahun 2019, Kominfo juga telah melakukan pemanggilan terhadap Direksi BPJS Kesehatan pada Jumat (21/5) kemarin. “Sebagai pengelola data pribadi yang diduga bocor untuk proses investigasi secara lebih mendalam,” kata Dedy.
Salah satu hasi pemanggilan, BPJS Kesehatan akan segera melakukan investigasi kebocoran data pribadi yang diduga berasal dari lembaganya.
“Hasil pemanggilan Kominfo terhadap pengelola BPJS (Kesehatan), pada Jumat 21 Mei 2021, BPJS segera akan memastikan data pribadi yang diduga bocor,” kata Juru Bicara Kemkominfo Dedy Permadi saat dikonfirmasi pada Jumat (21/5) kemarin.
Dedy memastikan, tim internal dari BPJS Kesehatan akan menguji ulang data pribadi yang diduga bocor tersebut. Menurutnya, Kominfo juga akan memantau proses investigasi dari tim internal BPJS Kesehatan tersebut.
“Investigasi yang dilakukan oleh tim internal BPJS akan selalu dikoordinasikan dengan Kementerian Kominfo dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara),” kata Dedy.
Dedy mengatakan, selanjutnya BPJS Kesehatan juga memperketat pengamanan data sebagai langkah lanjutan atas dugaan kebocoran data pribadi tersebut. “Langkah-langkah pengamanan data akan dilakukan oleh BPJS untuk memitigasi risiko kebocoran data pribadi yang lebih luas,” ujarnya.
[ad_2]
